Rapat Koordinasi Perencanaan APBD Sulbar (Eri untuk Masalembo.com)
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kordinasi (rakor) bersama tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah VIII, di ruang rapat pimpinan DPRD Sulbar, Kamis, 16 Mei 2019.
Rapat yang berlangsung tertutup ini dipimpin Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Sulbar. Secara umum, rakor ini membahas tentang perencanaan penganggaran dan keuangan Pemerintah Sulbar.
Menurut Amalia, pihaknya mengapresiasi kunjungan tim KPK ke DPRD Sulbar. “Kami tetap memohon arahan dan bimbingannya agar Sulbar benar-benar terhindar dari praktik korupsi. Arahan KPK tentu akan menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran,” katanya kepada awak media.
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah VIII.
Amalia menambahkan, pada 11 April 2018 lalu, DPRD Sulbar bersama dengan unsur pemerintahan daerah provinsi Sulawesi Barat lainnya. “Kami telah menanda tangani komitmen untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi, sebagai wujud keseriusan kami dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Putri kandung Bupati Mamuju Tengah itu pun berharap hasil rakor tersebut nantinya menjadi acuan Pemerintah Sulbar dalam menata sistem perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulbar 2020 mendatang.
Amalia menambahkan, pada 11 April 2018 lalu, DPRD Sulbar bersama dengan unsur pemerintahan daerah provinsi Sulawesi Barat lainnya. “Kami telah menanda tangani komitmen untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi, sebagai wujud keseriusan kami dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Putri kandung Bupati Mamuju Tengah itu pun berharap hasil rakor tersebut nantinya menjadi acuan Pemerintah Sulbar dalam menata sistem perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulbar 2020 mendatang.
Ketua DPRD Sulbar dan perwakilan KPK di sela rapat kordinasi (Eri untuk masalembo.com)
“Setelah ini tentu kita akan kembali duduk bersama dengan pemerintah, terutama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Duduk bersama itu penting agar pemahaman kita bisa sama,” kata Partai Demokrat ini.
Sejumlah isu penting dibicarakan dalam rapat kordinasi tersebut, termasuk soal independensi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sulbar dan Inspektorat yang menjadi lembaga vertikal. (Adv)
