Perwakilan BPJS berikan keterangan pada Komisi III (Jamal Tanniewa/masalembo.com)
MATENG, MASALEMBO.COM - Rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi III DPRD Mateng dengan sejumlah instansi yang berhubungan pelayanan kesehatan, berlangsung alot.
Komisi III meminta penjelasan pihak RSUD, terkait pengaduan empat warga ke DPR. Mereka mengeluhkan pelayanan di UGD karena dianggap tidak mengutamakan keselamatan pasien. Seperti yang dialami Taufik Saleng asal Desa Kambunong Kecamatan Karossa, Selasa (14/8) lalu.
Dalam pengaduan tertulisnya, Taufik megaku tidak mendapatkan pelayanan maksimal. Kerabatnya yang diantar ke RSUD malah ditolak oknum dokter dan tidak memberi tindakan medis gawat darurat. Alasannya karena pasien tidak memenuhi kriteria BPJS. Pasien bahkan disarankan ke Puskesmas untuk meminta rujukan, padahal disana tidak ada dokter.
"Mohon berikan keterangan mengapa ini bisa terjadi," pinta legislator Ince Irwan Tahir saat memimpin hearing komisi III di gedung DPRD Mateng.
Ince meminta penjelasan pihak Dinas Kesehatan, RSUD, BPJS, dan Puskesmas yang dihadirkan hearing. Jawaban tersebut dinilai penting sehubungan adanya pengaduan warga tentang pelayanan kesehatan. "Jika memang aturan, berlakukan ke semua pihak tanpa pandang bulu," tegas Ince.
Warga asal Babana Kecamatan Budong-Budong Jamal, juga menyampaikan keluhan serupa. Saat itu bayinya yang masih berusia satu bulan terserang demam tinggi dan sesak. Bahkan step saat malam hari sehingga tidak tidur semalaman.
Pagi harinya, Jamal bersama istri melarikan bayinya ke RSUD. Ia langsung ke rumah sakit karena lebih dekat ketimbang Puskesmas. Lagi pula Jamal khawatir penyakit yang diderita bayinya makin parah. Awalnya Jamal lega karena langsung mendapat perawatan medis di RSUD. Namun disayangkan sebab putra bungsunya itu tidak mendapatkan rujukan dari Puskesmas. Sehingga kartu BPJS sang bayi dinyatakan tidak berlaku. Jamal disarankan ke Puskesmas mengambil rujukan dan bergegas berangkat tanpa bayi.
Disayangkan sebab upaya ayah 6 anak itu tidak berhasil. Puskesmas tidak memberikan rujukan dengan alasan sang bayi tidak ikut. "Demi rujukan saya malah disuruh jemput bayi yang sedang dirawat di rumah sakit. Tentu saja saya tidak sepakat dan lebih memilih pulangkan bayi ke rumah," kesalnya.
Jamal menuding pelayanan BPJS di Rumah sakit seakan menyusahkan pasien. Bahkan terkesan tidak berpihak pada warga miskin.
Komisi III Alamsyah Arifin mengatakan, kepercayaan masyarakat pada Puskesmas masih rendah karena belum sesuai standar.
"Puskesmas belum memenuhi kriteria sesuai kebutuhan pasien. Makanya tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah," jelas Alamsyah di ruang komisi III.
Panji Bayu Widodo yang juga komisi III meminta agar keselamatan pasien lebih diutamakan. "Jika pasien di antar ke rumah sakit layani dengan baik. Utamakan keselamatan ketimbang administrasi," tegasnya.
Penegasan tersebut diamini Lagulana dan Tangnga Paliwanan. Kedua legislator itu
mengatakan, selama ini dewan tak hanya memikirkan pasien semata. Tapi kesejahteraan tim medis juga dipikirkan. "Itu sebabnya kita duduk bersama dengar pendapat sebagai solusi hari ini," ujar Lagulana.
Asisten III Setda Mateng Bahri Hamsa yang turut hadir dalam hearing, berjanji akan membenahi fasilitas kesehatan. Pun keluhan soal pelayanan kesehatan akan jadi bahan evaluasi. "Semua ini demi peningkatan pelayanan kesehatan di Bumi Lalla' Tassisara," ungkapnya.
Namun Bahri meminta pada komisi III agar mencari solusi dengan kepala dingin. Sehingga ruang berpikir akan terbuka, lebih sehat, dan mencapai hasil lebih positif.
RDP yang berlangsung tiga jam siang tadi dihadiri sejumlah tim medis, Dinas Sosial, dan Sekwan Zakaria. Kendati awalnya berlangsung alot namun RDP berakhir dengan aman dan mencapai titik terang. (jml/riz)
