MAMUJU, MASALEMBO.COM – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfoperss) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sulbar pada Selasa, 1 Oktober 2024, di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar.
Kepala Dinas Kominfoperss Sulbar, Mustari Mula, menyatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait langkah-langkah strategis dalam meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik di wilayah Sulbar.
"Provinsi Sulbar pernah mendapatkan predikat Provinsi Informatif pada 2022, tetapi pada 2023 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan perubahan dalam metode pengukuran indeks keterbukaan informasi, di mana sebelumnya hanya fokus pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kini melibatkan beberapa OPD," jelas Mustari.
Rakor ini bertujuan mempertemukan seluruh PPID di setiap OPD agar bersama-sama membenahi dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Mustari menegaskan bahwa dengan semakin tingginya permintaan informasi dari publik, OPD harus siap menyediakan informasi secara berkala, setiap saat, dan mengelola informasi yang dikecualikan sesuai aturan.
"Mudah-mudahan Sulbar bisa kembali menjadi Provinsi Informatif," ujar Mustari.
Selain Mustari Mula, rakor ini juga menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Syawaluddin, Komisioner Informasi RI bidang Penyelesaian Sengketa Informasi; Dulhaj Muchtar, Ketua Komisi Informasi Sulbar Periode 2020-2022; dan Andi Fachriady Kusno, Ketua Komisi Informasi Sulbar Periode 2022-2024.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris, yang hadir melalui Zoom, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan rakor PPID ini. Dalam sambutannya, Idris menekankan pentingnya konsistensi, disiplin, dan komitmen dari setiap PPID di OPD dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
"Titik lemah kita adalah kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan pelayanan publik. Oleh karena itu, PPID di setiap OPD harus menyamakan standar-standar yang diperlukan untuk menyediakan informasi yang transparan kepada masyarakat," ungkap Idris.
Dengan rakor ini, diharapkan Sulbar dapat berbenah dan meraih kembali predikat Provinsi Informatif di masa mendatang.
.jpg)