Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin (kiri) dengan Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri. [Foto: Kominfo Sulbar]
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024. Terungkap, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat mencapai 11,21 persen. Meskipun angka kemiskinan secara keseluruhan menunjukkan penurunan, BPS Sulawesi Barat mencatat peningkatan pada dua indeks utama, yakni Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang naik 0,05 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang meningkat 0,03 poin.
Tantangan terbesar bagi pemerintah daerah adalah sebagian besar kepala rumah tangga miskin di Sulbar hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Persentasenya mencapai 46,17 persen, sementara 22,73 persen di antaranya bahkan tidak bisa membaca dan menulis.
Hal demikian diungkap Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri, Senin (2/9/2024) di Mamuju. Tina Wahyufitri juga menjelaskan, kemiskinan ekstrem di Sulbar mengalami peningkatan karena adanya penurunan pengeluaran di kalangan penduduk yang tergolong paling miskin. Perubahan skema Bantuan Sosial menjadi tunai serta penghapusan alokasi dana desa minimal untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem disinyalir turut memengaruhi kondisi ini.
Menurut Tina, penanganan kemiskinan ekstrem ini akan menjadi perhatian utama pemerintah pusat sebagai agenda prioritas nasional.
Menanggapi data tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, yang menjabat sejak 17 Mei 2024, menegaskan pentingnya langkah kolaboratif dari seluruh elemen pemerintahan di Sulbar. Bahtiar menyatakan bahwa pemanfaatan potensi alam yang ada di Sulbar menjadi kunci dalam merumuskan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengentaskan kemiskinan.
Dalam upaya merancang kebijakan yang tepat sasaran, Pj Gubernur Bahtiar lebih banyak turun ke lapangan, bertemu langsung dengan masyarakat, petani, nelayan, dan tokoh masyarakat untuk mendengar aspirasi dan keluhan mereka. Salah satu inovasi yang sedang digalakkan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah gerakan menanam hortikultura dan menebar ribuan kepiting bakau di kawasan hutan bakau Mamuju.
"Untuk saat ini, kami melanjutkan program-program yang sudah ada," ujar Bahtiar.
Ia juga menekankan pentingnya bibit gratis yang selama ini diberikan kepada warga sebagai langkah untuk mengurangi risiko bencana di wilayah yang rawan longsor, sekaligus sebagai upaya ketahanan pangan.
“Pohon sukun, misalnya, bisa menjadi sumber air bersih dan gizi yang baik, sekaligus menambah pendapatan masyarakat,” tambahnya.
Program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pimpinan DPRD Sulbar dan akademisi dari Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, menyebut Bahtiar telah berhasil mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh Sulbar dan menemukan solusi yang tepat.
“Kebijakannya sudah tepat, menggerakkan birokrasi dan menunjukkan solusi atas permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.
Rahim juga menambahkan bahwa kebijakan visioner Bahtiar yang menyentuh sektor-sektor utama seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengangguran perlu terus dioptimalkan. Sementara itu, Farhanuddin, dosen Politik dan Kebijakan Publik di Unsulbar, menilai bahwa program-program pertanian dan perkebunan yang dijalankan oleh Pemprov Sulbar, seperti pemberian bibit pisang cavendish dan durian musangking, serta penyebaran kepiting, akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat.
"Program-program ini perlu terus dikawal dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat," katanya.
Dengan kebijakan dan inovasi yang telah diluncurkan, pemerintah Sulbar berharap dapat menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. (Ril/har)
