Sekprov Muhammad Idris [dok: Kominfo Sulbar]
MAMUJU, MASALEMBO.COM – Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris, menegaskan bahwa pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar sudah berjalan sesuai dengan harapan.
MCP KPK sendiri adalah sebuah program kolaboratif yang bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi, guna menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.
"Kami baru saja mengadakan rapat khusus untuk memastikan bahwa seluruh instrumen yang dibutuhkan oleh MCP KPK sudah terpenuhi. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjalankan pemerintahan yang bersih," ujar Muhammad Idris saat ditemui usai rapat bersama sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Sulbar, Selasa, 4 September 2024.
Idris menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, perhatian utama diarahkan pada pengadaan barang dan jasa. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses pengadaan di Sulbar dapat memenuhi standar yang lebih baik dan mencapai target nasional.
"Dari delapan area intervensi yang kita diskusikan, fokus kami hari ini adalah pada pengadaan barang dan jasa. Kami berupaya memastikan bahwa di tahun 2024, proses pengadaan barang dan jasa di Sulbar bukan hanya memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga mencapai target nasional," jelasnya.
Lebih lanjut, Idris menyebut bahwa Pemprov Sulbar terus melakukan review untuk mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi, dengan tujuan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kami bekerja keras bersama tim, terutama dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, untuk meninjau lima titik rawan korupsi. Kami memastikan mana yang sudah terpenuhi, mana yang sedang dalam proses, dan mana yang masih perlu perhatian lebih. Ini penting agar semua OPD memahami potensi risiko korupsi dan menjaga komitmen tinggi terhadap pemerintahan yang bersih," tuturnya.
Dari hasil review yang telah dilakukan, Idris mengakui bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperjuangkan untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan MCP KPK. Namun, ia optimis sebagian besar sudah terpenuhi dan akan terus disempurnakan dalam waktu dekat.
"Alhamdulillah, dari hasil evaluasi kami, sebagian besar persyaratan sudah terpenuhi. Meski ada beberapa hambatan yang perlu kami atasi, kami yakin semuanya dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama," pungkasnya.
Dengan upaya yang terus dilakukan, Idris berharap Pemprov Sulbar dapat mencapai target MCP KPK secara menyeluruh, sehingga tata kelola pemerintahan di Sulbar semakin transparan dan bebas dari korupsi. (Ril/har)
