MAMUJU, MASALEMBO.COM – Organisasi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sulawesi Barat menggelar demonstrasi di depan kantor Balai Pelayanan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat, Jumat (27/9/2024). Aksi yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 11.30 WITA ini mendapatkan pengawasan ketat dari Polres Mamuju. Demonstrasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Gerak Sulbar, Arman, yang didampingi oleh Ikram, Koordinator Lapangan Bidang Investigasi Gerak Sulbar.
Dalam aksinya, Gerak Sulbar menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Gerak Sulbar menekankan pentingnya BPJN sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur untuk menjadi contoh bagi masyarakat dengan memenuhi persyaratan administrasi pembangunan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persetujuan bangunan gedung.
Selain itu, dalam tuntutannya, Gerak Sulbar juga meminta pencopotan Kepala Balai Jalan yang dijabat oleh Monang. Mereka menilai bahwa Kepala Balai tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat Sulawesi Barat dalam hal pemenuhan administrasi pembangunan.
"Kami mendesak agar Kepala BPJN segera dicopot dari jabatannya karena tidak memberikan teladan yang baik dalam menjalankan tugasnya," ujar Ikram, Koordinator Lapangan Gerak Sulbar.
Gerak Sulbar berencana untuk melanjutkan aksinya pada Senin, 30 September 2024, dengan jumlah massa yang lebih besar. Mereka juga berencana melayangkan surat resmi kepada Kementerian PUPR di Jakarta terkait temuan lapangan mereka mengenai kinerja BPJN di Sulawesi Barat.
Aksi lanjutan ini bertujuan untuk memastikan tuntutan mereka mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan agar tindakan tegas diambil terhadap BPJN Sulawesi Barat. (Ril/har)
