BUTON TENGAH, MASALEMBO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton Tengah melakukan rapat koordinasi (Rakor) pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2024.
Ketua KPU Buton Tengah, La Ode Abdul Jinani mengatakan pelaksanaan rakor pembentukan KPPS itu dilakukan dengan tujuan agar penyelenggara pemilihan dapat bersikap netral dan berintegritas.
Abdul Jinani juga mengajak kepada seluruh peserta rakor yang diikuti oleh seluruh PPS dan PPK se-Kabupaten Buton Tengah untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati yang akan jatuh pada 27 November mendatang.
"Inya Allah kita semua tetap solid, satu komando, tegak lurus dan kita berada dalam satu gerbong yang kokoh, kuat untuk bersama-sama melaksanakan serta menyukseskan kegiatan pilkada 27 November nanti," jelas Abdul Jinani di Gedung Kesenian Lakudo, Minggu (22/9/2024).
KPPS yang akan direkrut nantinya akan bertugas dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra serta pemilihan bupati dan wakil bupati Buteng, dimana para KPPS terpilih akan ditempatkan di 174 TPS yang tersebar di tujuh kecamatan dan 77 desa/kelurahan se-Kabupaten Buteng.
"Sebagai pendukung kinerja KPPS, kita juga memberikan jaminan kesehatan dengan bekerjasama dengan pihak PBJS Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan Buton Tengah," katanya.
Karlianus Poasa, Ketua Divisi Parmas dan SDM Buton Tengah
Sementara itu, Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Buton Tengah, Karlianus Poasa menegaskan kepada PPS agar dalam proses perekrutan KPPS harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Memang setiap proses itu tidak ada yang sempurna, tapi kami tekankan kepada PPS yang akan merekrut KPPS ini agar melihat siapa yang betul-betul bisa bekerja, jangan karena mungkin ada kedekatan emosional atau kedekatan kekeluargaan tapi kita utamakan kerja yang profesional," beber Karlianus.
Selain itu, Charli sapaan karib Karlianus Poasa menekankan pentingnya menjaga kesehatan para penyelenggara pemilu agar tidak sampai terhambat oleh masalah kesehatan. Ia juga mengingatkan tentang potensi keterlibatan dengan partai politik dan risiko yang harus dihindari, serta pentingnya menjaga netralitas.
"Netralitas adalah hal yang utama, bukan hanya TNI dan Polri yang harus menjaga netralitas, kita sebagai penyelenggara pemilu juga harus memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun," tutup Charli.
Penulis : Muhammad Al Rajap
