Foto bersama peserta Forum diskusi multipihak yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Jumat, 30 Agustus 2024. [Irwan/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - LSM Yayasan Kartini Manakarra menyebutkan minimnya edukasi kesehatan reproduksi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini pada anak di Sulawesi Barat. Pernyataan ini disampaikan dalam forum diskusi multipihak yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Jumat (30/8/2024).
Direktur Yayasan Kartini Manakarra, Dian Kartini, menjelaskan, "Tantangan selama ini adalah minimnya edukasi informasi kesehatan reproduksi yang juga menjadi penyebab perkawinan anak. Termasuk Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), perjodohan, dan hal lainnya."
Forum diskusi yang diinisiasi oleh Yayasan Kartini Manakarra bersama Kapal Perempuan ini menghadirkan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Polres Majene, serta perwakilan sekolah dan instansi lainnya.
Direktur Yayasan Kartini Manakarra, Dian Kartini, menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menangani masalah ini. "Yang kami lakukan hari ini adalah membangkitkan semangat multipihak untuk mengambil tanggung jawab dan melakukan perannya. Semua harus berkolaborasi untuk menurunkan angka perkawinan anak," ujarnya.
Dian mengungkapkan selain minimnya edukasi kesehatan reproduks, faktor lain termasuk Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dan perjodohan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari tingkat desa, dalam penanganan masalah ini.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Majene, Ardiansyah, menyambut baik inisiatif ini. "Ke depan, upaya kita adalah memastikan regulasi yang ada diimplementasikan sampai ke bawah. Kita sudah punya Perda tentang pernikahan anak dan beberapa desa sudah menindaklanjuti dengan Perdes, namun yang masih kurang adalah pada penerapannya," jelasnya.
Ardiansyah menambahkan bahwa pemerintah akan meningkatkan sosialisasi tentang dampak perkawinan anak, yang berkaitan erat dengan angka stunting dan Anak Tidak Sekolah (ATS). Pemerintah Kabupaten Majene juga berkomitmen untuk mendorong pemerintah desa meningkatkan edukasi dan kegiatan positif bagi remaja sebagai upaya pencegahan perkawinan anak.
Forum ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Polres Majene, serta perwakilan sekolah dan instansi lainnya.
Meskipun angka perkawinan anak di wilayah ini cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya, forum ini menegaskan perlunya upaya berkelanjutan dan kolaboratif untuk mengatasi masalah kompleks ini demi masa depan generasi muda di Sulawesi Barat. (Wan/har)
