MAMUJU, MASALEMBO.COM – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengadakan rapat koordinasi untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2024. Rapat ini berlangsung di Ruang Kerja Komisi II DPRD Sulbar pada Kamis, 29 Agustus 2024, dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Firman Argo Waskito.
Dalam rapat tersebut, Firman menegaskan pentingnya pembahasan RAPBD-P 2024 sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan daerah yang berkembang. "Pembahasan ini sangat penting untuk memastikan anggaran dialokasikan dengan tepat, sesuai prioritas pembangunan di Sulawesi Barat," ujar Firman.
Turut hadir dalam rapat ini, anggota Komisi II DPRD Sulbar seperti Rayu, Arsyad Saggap, Ahmad Ikhsan Syarif, dan Mulyadi Bintaha, serta sejumlah instansi terkait. Beberapa di antaranya adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Dinas Pariwisata dan OPD lainnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi DPRD untuk mendengarkan masukan dari berbagai instansi pemerintah, sehingga RAPBD-P Tahun 2024 dapat disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi II DPRD Sulbar menyoroti sejumlah sektor penting yang membutuhkan alokasi anggaran tambahan, seperti ketahanan pangan, pariwisata, dan pengelolaan sumber daya alam. Firman Argo Waskito menjelaskan bahwa sektor-sektor ini menjadi prioritas karena berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat.
“Kita ingin memastikan bahwa alokasi anggaran dapat mendukung sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada perekonomian daerah,” tambahnya.
Selain itu, rapat ini juga membahas tentang sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program prioritas. Anggota Komisi II, Mulyadi Bintaha, menekankan pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan anggaran agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal. "Sinergi antara pemerintah dan DPRD sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa seluruh anggaran digunakan secara efektif dan sesuai dengan rencana pembangunan," ujarnya. (Adv)
