Mahasiswa membawa poster saat menggelar aksi di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (22/7/2024). [Aco Nursyamsu/masalembo.com]
JAKARTA, MASALEMBO.COM - Puluhan mahasiswa menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari warga Sulawesi Barat, Jaringan Komunikasi Mahasiswa Nasional Sulawesi Barat, dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional menggelar aksi protes di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta hari ini, Senin (22/7/2024).
Aksi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran warga terhadap upaya pemerintah pusat dan provinsi dalam mempercepat ekspansi industri ekstraktif di Sulawesi Barat. Para demonstran menilai bahwa ekspansi ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luas dan berpotensi memicu bencana ekologis serta meningkatkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Pada aksi ini, tampak mahasiswa dan warga Sulawesi Barat membawa spanduk bertuliskan "Tolak Ekspansi Industri Ekstraktif di Sulawesi Barat." Selain itu, poster bertuliskan "Sulawesi Barar Bukan Tumbal IKN." Mereka bergantian berorasi dengan dikawal ketat petugas kepolisian setempat.
Beberapa isu utama yang disoroti dalam aksi ini antara lain:
1. Operasi tambang batubara PT Bonehau Prima Coal di Desa Tamalea, Mamuju, yang diduga beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
2. Pembangunan PLTA berkapasitas 450 MW di wilayah Kalumpang yang dikhawatirkan akan menghilangkan situs peradaban warga setempat.
3. Dampak negatif PLTU Batubara di Desa Belang-belang, Mamuju, terhadap lingkungan dan mata pencaharian nelayan setempat.
4. Rencana penambangan Logam Tanah Jarang di Mamuju dan Mamasa yang berpotensi membawa dampak lingkungan yang lebih berbahaya.
5. Ekspansi pertambangan di Polewali Mandar yang dikhawatirkan akan memperparah bencana banjir di wilayah tersebut.
6. Penambangan batu gajah dan pasir untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengancam ruang hidup warga dan habitat satwa langka.
Para demonstran menuntut pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ekspansi industri ekstraktif dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Alfarhat Kasman, Pengkampanye JATAM Nasional, menyatakan, "Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan ekspansi industri ekstraktif yang mengancam kehidupan warga Sulawesi Barat. Pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal."
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait aksi protes ini. (Ril/har)