Ketua DPD IMM Sulbar, Albar Syam (ist)
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Merespon berita tentang kegagalan evaluasi dan kontrol Partai Nasdem terhadap kader-kadernya di akar rumput, membuat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat angkat bicara.
Ketua DPD IMM Sulbar, Albar Syam, mengatakan, baru-baru ini muncul berita yang menerangkan tentang Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Barat, yang tidak menyalurkan upah (honor kerja) kepada saksi yang dikerahkan di TPS wilayah Sulbar saat pungut hitung suara 14 Februaru lalu. Hal ini menjadi sorotan.
Berita yang dilansir esensi.com itu, telah dilihat sebanyak 2.685 kali, serta direpost puluhan kali dan menuai beragam komentar.
Ketua DPD IMM Sulbar Albar Syam, menanggapi berita itu dan menyayangkan sikap apatis Nasdem dalam merespon isu yang menyorot kinerja partainya. Menurut Albar, IMM Sulbar sendiri tengah melakukan upaya investigasi melalui Tim Riset dan Kebijakan Publik, yang dilakukan secara internal.
“Kami telah melakukan riset secara serius, bersama dengan teman-teman yang tersebar di kampus PTN dan PTS Sulawesi Barat, kami memang menemukan bukti adanya pengerahan tenaga kerja se-Sulawesi Barat sebagai saksi di TPS dan tersebar secara merata serta tidak dibayar, kami berharap ada iktikad baik dari DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat maupun legislatornya, terlebih Legislator Nasdem memiliki mayoritas suara pemilih di Sulawesi Barat pada Pemilu 2024," kata Albar, Sabtu (24/2/2024).
Albar menerangkan, saat pemilu elektebalitas Partai Nasdem sangat baik, sehingga sangat disayangkan apabila berita itu tidak ditindak lanjuti, karena akan berimbas kepada elektebalitias Nadem dan legislatornya.
Albar juga mengatakan bahwa elektabilitas Nasdem dan legislatornya sangat rentan jatuh, apabila berita seperti itu tidak digubris dan diseriusi. IMM Sulbar juga berupaya untuk berkomunikasi kepada Nasdem terkait berita itu, serta berupaya membangun jalur penyelesaian non litigasi, karena menurutnya persoalan itu menjadi tanggung jawab dan wewenang partai secara internal untuk memberikan solusi.
Dikatakan Albar, IMM Sulawesi Barat, juga menyayangkan adanya bukti-bukti kuat berupa rekaman dan pengakuan intimidasi kepada mahasiswa penerima beasiswa aspirasi oleh petugas dan tim pemenangan legislator partai Nasdem. Menurutnya, perlakuan seperti itu sangat jauh dari moralitas berbangsa dan bernegara serta kultur dan budaya yang ada di Sulawesi Barat.
"Tidak boleh ada upaya apapun untuk memberikan intimidasi kepada penerima bantuan yang bergantung pada partai Nasdem, perihal seperti itu mesti tidak boleh dianggap sepele, sekalipun itu personal, tetapi mesti menjadi tanggung jawab internal partai," ucap Albar.
Menurut Albar, Nasdem sendiri mesti memberikan atensi yang tegas kepada kader-kadernya yang tersebar diakar rumput, bila tidak dilakukan, berarti partai menormalisasi perbuatan seperti itu.
Saat ini, kata Albar, upaya advokasi masih dilakukan oleh IMM Sulawesi Barat, beserta lembaga kepemudaan serta menjalin komunikasi kepada Perhimpunan Penyelamat Pendidikan dan Demokrasi, untuk mengambil sampel sebanyak-banyaknya.
"Upaya ini sebagai pembuktian khusus penyelesaian jalur litigasi, apabila diperlukan," ungkapnya.
IMM Sulbar, sambung Albar, meminta partai Nasdem, untuk segera menyalurkan upah saksi-saksi yang dikerahkan ke TPS, sebab upah adalah tanggung jawab partai dan menjadi tanggung jawab kemanusiaan.
"Setiap manusia memiliki hak dan martabatnya sebagai manusia, tidak memberikan upah itu menghina kemanusiaan, upah bukan hanya soal nominal, upah adalah soal menghargai kemerdekaan orang lain," tutup Albar.
Saat berita ini ditayangkan, belum ada pihak dari Partai Nasdem yang dapat dimintai keterangan. Konfirmasi dari pihak Nasdem sedang diupayakan oleh awak redaksi media ini. (Har/red)
