Muhammad Idris [ist]
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris melakukan rapat monitoring pembangunan gedung Kantor Gubernur Sulbar dengan menghadirkan pihak ketiga PT Brantas Abipraya, Selasa (9/01/2024).
Dalam rapat yang digelar di Rujab Sekprov Sulbar itu, Muhammad Idris menyampaikan kekecewaannya terhadap proses pembangunan yang dilakukan PT Brantas Abipraya. Menurutnya, pada tahap finishing tidak sesuai dengan perencanaan.
"Pembangunan Kantor Gubernur dijanjikan seharusnya sudah selesai September dan rencananya penyerahan Oktober 2023 lalu. Nah, kita toleransi karena waktu itu penyelesaiannya baru sekira 85 persen, akhirnya kita berikan dispensasi waktu sampai Desember 2023," kata Muhammad Idris.
Namun, di Januari 2024 masih banyak pekerjaan yang belum rampung, bahkan banyak bagian-bagian yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal itulah yang membuat Pemprov Sulbar sangat kecewa.
"Kami sangat kecewa dengan pekerjaan Abipraya ini. Saya sebagai penanggungjawab akhir dari pencapaian ini, sungguh menyampaikan rasa kecewa atas cara kerja dari Abipraya ini yang selain terlambat juga tidak sesuai dengan perencanaan, khususnya di finishing itu," ungkapnya.
Muhammad Idris pun menjelaskan, sejumlah titik-titik finishing pembangunan gedung Kantor Gubernur Sulbar yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan, mulai dari site plan luar maupun dalam.
"Ada juga railing jalan trotoar yang tidak dikelola dengan baik atau tidak ditangani dengan baik. Bahkan ada pemasangan pembatas dari tangga itu yang juga belum dikerjakan dengan serius, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan," ujar Idris.
Idris menegaskan, Pemprov Sulbar mendesak PT Brantas Abipraya untuk segera merampungkan pembangunan gedung itu, paling lambat minggu depan. Muhammad Idris membeberkan, gedung itu belum bisa difungsikan bulan ini.
"Tadi saya minta tidak ada jalan lain, kecuali minggu ini dan minggu depan harus rampung dan mereka menyampaikan kita akan bersedia untuk dievaluasi. Jadi, Januari ini belum tentu bisa masuk kalau saya lihat perkembangannya, padahal kita sudah siap untuk mengisi kantor ini Januari 2024, bahkan peresmiannya seandainya memungkinkan secara besar-besaran dihadiri oleh pak Mendagri di Januari 2024," tuturnya. (Ril/har)
