Ketua KPU Majene Munawir (putih) saat menggelar diskusi dengan awak media, Selasa (19/12/2023) malam. [Gie/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene menggelar forum diskusi dengan belasan awak media di salah satu cafe di Kecamatan Banggae Timur, Selasa (19/12/2023) malam.
Ketua KPU Majene, Munawir, memimpin diskusi yang bertujuan sebagai sesi berbagi informasi terkait tahapan distribusi kotak suara untuk Pemilu 2024.
"Diharapkan diskusi ini menjadi sumber masukan berharga bagi kami di KPU," ungkap Munawir.
KPU mengundang perspektif berbeda dari para awak media terkait tantangan dan strategi distribusi logistik, terutama mengingat prakiraan cuaca hujan lebat pada tahapan distribusi logistik nanti.
Munawir menekankan bahwa informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bulan Februari sebagai puncak musim hujan di Majene. Hal ini menjadi tantangan bagi KPU untuk mendistribusikan logistik terutama ke daerah terpencil seperti Ulumanda Malunda dan wilayah pegunungan di Kecamatan Sendana dan Pamboang.
Suarman, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulumanda yang turut hadir, menyampaikan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem. Namun ia berharap adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses distribusi logistik.
"Pemerintah daerah atau provinsi diharapkan siapkan alat berat untuk membantu membuka akses bila terjadi longsor di musim penghujan. Curah hujan tinggi di Ulumanda berpotensi mempengaruhi jalur distribusi logistik," ungkap Suarman.
Para wartawan yang mengikuti diskusi ini, menyampaikan sejumlah masukan. Mereka meminta KPU Majene untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak yang dapat mendukung proses distribusi, termasuk melibatkan warga dalam proses pendistribusian logistik ke daerah-daerah yang bermedan sulit.
"Biasanya warga setempat lebih paham jalur-jalur distribusi yang lebih aman, tepat dan cepat, maka menurut saya KPU perlu melibatkan warga setempat," kata Ali Muhtar, seorang wartawan senior Majene.
Selain itu, kordinasi ke pihak Balai Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR hingga polairut dan Basarnas menjadi masukan untuk pihak KPU. (Har/red)
