Pagar Depan Pemkab Sumenep terlihat roboh oleh massa aksi demonstrasi. [Khairullah Thofu]
SUMENEP, MASALEMBO.COM- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Sumenep, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah setempat, Jum'at 14 Juli 2023
Berdasarkan pantauan di lapangan aksi demonstrasi yang dimulai sejak jam 13.00 Wib pada awalnya berlangsung damai massa aksi secara bergantian menyampaikan aspirasi.
Setelah sekian lama menyampaikan aspirasi massa aksi yang dikawal ketat oleh kepolisian itu mendesak Bupati atau perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menemui massa aksi.
Namun, sayang seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep sedang menghadiri kegiatan. Merasa kurang puas massa aksi kemudian menerobos pagar depan Pemkab Sumenep hingga roboh.
Massa aksi kemudian memadati halaman Pemkab Sumenep. Tidak kunjung ditemui mereka kemudian menyisir kedalam gedung untuk mencari keberadaan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep beserta jajarannya.
Dalam aksinya kali ini PC PMII Sumenep menyoroti beberapa isu yang paling utama terkait tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep.
Menurut Ketua PC PMII Sumenep Abdul Mahmud mengatakan, saat ini kabupaten diujung timur Pulau Madura itu merupakan daerah termiskin ke 3 di Provinsi Jawa Timur.
"Beberapa kecamatan di Kabupaten Sumenep masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem diantaranya Kecamatan Batang-Batang, Arjasa, Sapeken, Pragaan dan Lenteng," ujarnya. Jum'at 14/07/2023.
Kondisi tersebut menurut Abdul Mahmud membutuhkan keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep. Untuk melakukan serangkaian program berupa kebijakan penentasan kemiskinan secara komperhensif.
Pada perjalanannya pemerintah selalu melakukan kebijakan penentasan kemiskinan yang bersifat sementara tidak jangka panjang atau substainabele berupa program bantuan sosial.
Kebijakan populis semacam itu terbukti tidak ampuh dan hanya menjadi beban besar pada postur APBD. Maka diperlukan kreatifitas kebijakan dan kajian mendalam tidak hanya sekedar program guna menarik simpati publik untuk mempertahankan popularitas saat berkuasa.
"Stop pencitraan, evaluasi di an realisasikan program penentasan kemiskinan secara transparan dengan data integral yang bisa diakses oleh publik," tegasnya. (TH)
