Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar Bawaslu Majene di Wisma Yumari, Kamis 13 Juli 2023. [Foto: Irwan Abd Latif]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN menjadi perhatian serius pada tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Sulawesi Barat sendiri urutan kedua tertinggi nasional setelah Jawa Timur angka pelanggaran netralitas ASN pertanggal 23 Juni 2023.
Ironisnya, dugaan pelanggaran ASN tersebut semuanya berasal dari Kabupaten Majene. Ketua Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi mengatakan, sebanyak 13 kasus netralitas ASN yang ditangani Bawaslu Majene dan telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN.
"Dari 13 temuan yang didapatkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Majene, sudah ada 6 rekomendasi yang terbit dari KASN," kata Fitrinela Patonangi saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar Bawaslu Majene di Wisma Yumari, Kamis 13 Juli 2023.
Dari informasi yang diperoleh dari Bawaslu Majene, kasus tersebut terkait oknum ASN yang tidak netral di media sosial, memberikan dukungan berupa KTP ke bakal calon DPD RI dan oknum ASN yang daftar bakal calon legislatif.
Fitrinela Patonangi mengapresiasi kerja keras Bawaslu Majene dalam memproses dugaan pelanggaran netralitas ASN. Fitrinela Patonangi mengimbau seluruh ASN untuk tetap netral dalam Pemilu 2024.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Majene, Sofian Ali mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu partisipatif. Termasuk para pegiat literasi dan lainnya menjadi garda terdepan dalam upaya pendidikan politik di masyarakat untuk menyukseskan Pemilu.
"Hal ini juga bagian dari salah satu tujuan kita, selain masyarakat komunitas juga diharapkan untuk dapat bekerja sama dalam pengawasan partisipatif," kata Sofian. (Wan)
