Massa Aksi dari AAR saat menggelar demonstrasi di depan Kantor DKPP Kabupaten Sumenep. [Khairullah Thofu/masalembo.com]
SUMENEP, MASALEMBO.COM - Aliansi Amanat Rakyat (AAR) menggelar demonstrasi di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu 26 Juli 2023.
Dalam orasinya Korlap aksi Hasyim menuntut, Kepala DKPP Arif Firmanto bertanggung jawab atas kasus penyelundupan pupuk bersubsidi 18 ton yang saat ini sedang berproses di pengadilan.
"Kepala DKPP Sumenep harus bertanggung jawab atas pernyataannya," tegasnya, Rabu (26/07)
Pada pernyataan itu kata Hasyim, Kepala DKPP Arif Firmanto menyebutkan jika penyelundupan pupuk bersubsidi tersebut bukan berasal dari Kabupaten Sumenep.
Padahal fakta persidangan terungkap sebaliknya. Terdakwa Wardianto mengaku bahwa, pupuk yang dia selundupkan didapatnya dari Kelompok Tani Bintang Karya, yang di mana Wardianto (terdakwa) adalah Ketua Kelompoknya, dan dari petani-petani di Kecamatan Bluto.
Selain itu, Hasyim juga menuntut Kepala DKPP segera melakukan langkah, pembekuaan terhadap Kelompok Tani Bintang Karya Desa Aengbeje Kenek Kecamatan Bluto dan beberapa pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
"Copot jabatan Kepala BPP Konstratani Kecamatan Bluto, karena tidak mampu membina kelompok tani Bintang Karya.
Evaluasi Semua Kelompok Tani di Kecamatan Bluto," ujarnya.
Hasyim melanjutkan, penyelesai kasus penyelundupan kasus pupuk bersubsidi secara utuh sangatlah penting untuk memberi efek jera kepada para pelaku yang mencoba bermain dan menyalah gunakan pupuk bersubsidi untuk kepentingan pribadi dan bisnis.
Tidak kalah penting maksimalisasi pengawasan dan verifikasi setiap kelompok harus dilakukan secara teliti dan tidak serampangan oleh DKPP. Agar peristiwa penyalahgunaan pupuk bersubsidi tersebut tidak terjadi lagi.
"DKPP harus bertanggung jawab sejak awal mulai dari kelompok tani yang akan mendapatkan pupuk bersubsidi hingga pengawasan pada saat distribusi," lanjutnya.
Maksud dan tujuan pemerintah memberikan subsidi pupuk ini, untuk meringankan beban petani dan mempermudah akses petani terhadap input produksi. Maka sangat penting, pengawalan secara maksimal dari dinas terkait dalam hal ini DKPP untuk tidak memberi ruang pada setiap oknum yang hendak bermain. (TH/Har)
