Ketua DPRD Majene Salmawati Djamado dengan Bupati Andi Achmad Syukri. [Pic. Masalembo.com/ist]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Polemik penundaan Pilkades serentak di Kabupaten Majene tak kunjung usai, bahkan diskursus ini memicu hubungan antara pihak eksekutif dengan DPRD Kabupaten Majene tampak kurang harmonis.
Sebelumnya beberapa waktu lalu, ketidak selarasan bupati dan DPRD Majene memang sudah terlihat. Hingga wacana interpelasi dan penyampaian hak angket oleh DPRD dilontarkan Wakil Ketua DPRD Majene Adi Ahsan beserta Ketua Komisi II Hasriadi. Tak berselang lama, kini muncul lagi gagasan pemakzulan alias pemberhentian bupati.
Isu pemakzulan bupati muncul kali pertama dalam surat penyampaian pimpinan dewan ke para anggota DPRD Majene. Surat itu dilihat awak masalembo.com di jejaring sosial WhatsApp, Senin (5/6/2023) malam. Dalam surat yang diteken Ketua DPRD Salmawati Djamado tertera agenda kunjungan kerja (kunker) DPRD Majene, yang salah satunya sharing informasi terkait mekanisme usulan pemberhentian bupati. Mereka para wakil rakyat Majene akan melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur untuk belajar mekanisme pemakzulan bupati.
Salmawati Djamado yang dikonfirmasi membenarkan surat tersebut. Ia mengatakan lembaganya memang sedang menjajaki mekanisme pemakzulan bupati Majene. Pihaknya akan berkunjung ke Kabupaten Jember karena di situ pernah ada kasus serupa di Majene yang burujung pada permohonan pemakzulan bupati ke Kemendagri.
"Karena di Jember itu pernah DPRD melakukan pemakzulan bupati, kasusnya hampir sama di Majene karena Perbup juga dia keluarkan," kata Salmawati, Selasa (6/6/2023) pagi.
Salmawati menjelaskan DPRD Majene juga akan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Ia akan mengunjungi Biro Hukum dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. "Iya, ini terkait dengan Pilkades, kemudian ada hal-hal lain termasuk pemalsuan tanda tangan yang kita mau sharing kesana," ujarnya.
Lebih jauh Salmawati mengatakan, penundaan Pilkades yang dilakukan Pemda Majene melalui surat pernyataan nomor 014/688/2023 adalah pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 yang disahkan sendiri oleh bupati. Ia menyebut semua poin yang dituangkan dalam surat pernyataan pembatalan Pilkades tersebut tidak logis. "Kalau Pilkadesnya mau ditunda kenapa keluarkan Perbup," ketus Salma.
Ia juga tak menerima alasan demi kondusifitas di Majene, apalagi pihak kepolisian, TNI-Polri dan Kejaksaan Negeri sudah menyampaikan kesiapan menyukseskan seluruh agenda pesta demokrasi termasuk Pilkades serentak tahun 2023.
"Kalau sebelumnya itu alasannya soal pendanaan itu sudah clear, sudah siap anggarannya 300 juta kemudian tiap desa yang mau ber-Pilkades sudah menyiapkan anggaran masing-masing 25 juta, jadi tidak ada lagi alasan soal anggaran," ujar Salma.
Ketua DPRD Salmawati juga mengungkap, wacana pemakzulan bupati mencuat dalam dari gedung DPRD sebab berulang kali bupati enggan menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilayangkan dewan kepada orang nomor satu di Majene itu.
Perbup Segera Dibatalkan
Sementara itu, Peraturan Bupati Majene Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pilkades Serentak yang dinilai sejumlah pihak sebagai alas hukum keharusan pelaksanaan Pilkades tahun ini bakal segera dicabut. Pembatalan Perbup menyusul keputusan bupati Majene menunda Pilkades serentak hingga pemilu selesai.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemda Majene Ruski Hamid mengungkap, saat ini pencabutan perbup Nomor 4 Tahun 2023 itu dalam proses.
"Iya, dalam proses," kata Ruski, Selasa.
Dia menjelaskan ketika sudah dinyatakan dicabut maka otomatis Perbup Pilkades serentak tersebut sudah tidak berlaku.
Dari pihak lain, Politisi Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Majene M Idwar enggan berkomentar banyak soal polemik penundaan Pilkades serentak hingga wacana pemakzulan bupati Majene.
"Saya mohon maaf dinda dari awal saya tidak mau masuk kesitu, saya tidak mau saling berhadap-hadapan dengan teman-teman di DPRD," aku Idwar.
Idwar menegaskan sebagai kader Demokrat posisinya sudah pasti di pihak bupati Majene, namun ia memahami dinamika yang terjadi di DPRD Majene saat ini.
"Saya juga biasa dihubungi (untuk hadir rapat), tapi tidak enak juga, kita sudah tahu posisi saya dinda, jangan sampai saya ngomong tersinggung teman-teman, ya biar bagaimanapun saya ini ada di posisinya pak bupati," Idwar.
Ia mengatakan, secara pribadi dirinya berharap ada pihak atau figur yang bisa mencairkan hubungan eksekutif dengan DPRD Majene, sebab teralu banyak energi yang terkuras dari polemik yang terjadi saat ini.
"Menurut saya pribadi pemerintah dalam hal ini pak bupati, wakil bupati, duduk bersama dengan DPRD, karena tidak ada orang yang menang dalam masalah ini," pungkas politisi senior Demokrat Majene itu. (Hr/Red)
