MASALEMBO.COM, KENDARI - Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 Sulawesi Tenggara menggandeng Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo menggelar diskusi interaktif Refleksi 25 Tahun Reformasi.
Diskusi yang di gelar di Gedung Teater FIB UHO ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Kota Kendari dan peserta lain yang diundang secara khusus.
Perwakilan PENA 98 Sultra, Hartono mengatakan diskusi interaktif tersebut dilakukan PENA 98 secara serentak di seluruh Indonesia. Diskusi interaktif sengaja dilakukan di kampus karena gerakan reformasi 98 diawali di kampus-kampus.
"Di momen 25 tahun reformasi, kampus itu tetap menjadi sebagai motor penggerak dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jangan pasif dan diam karena khususnya di Sultra, pada saat itu UHO merupakan motor penggerak dalam peristiwa 98 yang banyak melahirkan aktivis-aktivis yang sudah tersebar diberbagai sektor," ucap Hartono, Rabu (17/05/2023).
Hartono menyebut UHO merupakan motor penggerak dalam peristiwa 98 dan telah banyak melahirkan aktivis-aktivis yang sudah tersebar diberbagai sektor mulai pengusaha, Akademisi, anggota DPRD hingga kepala daerah.
Sementara Dr Ahmad Marhadi selaku Dekan FIB UHO mengatakan diskusi interaktif menjadi pelajaran penting bagi mahasiswa dalam memperjuangkan para pejuang reformasi.
"Kegiatan seperti kalau bisa dirutinkan, sehingga mahasiswa dan pelaku reformasi itu saling berdekatan untuk berdiskusi bagaimana mengawal enam agenda reformasi itu agar bisa dituangkan dalam bentuk tulisan buku yang dapat mengedukasi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan sesuai agenda reformasi yang bisa diwujudkan," ujarnya.
Ia menambahkan saat ini dunia perkembangan teknologi begitu pesat sehingga peran mahasiswa dituntut lebih kreatif dan inovatif. Mahasiswa harus menguasai digitalisasi saat ini sehingga apa yang di cita-citakan founding reformasi bisa semakin diwujudkan.
Disamping itu, Ketua JaDI Sultra, Hidayatullah menilai reformasi saat ini telah gagal karena enam agenda reformasi tidak berjalan dengan seusai harapan, khususnya penanganan korupsi, supremasi hukum dan HAM karena adanya penumpang gelap.
Sehingga kata ia, di momentum 25 tahun reformasi ini orientasi pemerintah harus kembali ke marwah nya yakni negara yang berkedaulatan rakyat yang terkandung dalam UUD 1945.
"Yang kita inginkan bagaimana penegakkan hukum benar-benar dilakukan, kemudian otonomi daerah harus seluas-luasnya, kemudian soal penanganan korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang benar-benar kembali pada Undang-undang, sehingga memberikan efek jera yang jelas terhadap para pelakunya," tambahnya.
Penulis: Muhammad Al Rajap
