Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele, Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar dan Ketua DPRD Salmawati Djamado saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD oleh BPK-RI Perwakilan Sulbar di Mamuju, Jumat (26/5/2023). [Foto: ist/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Prestasi kembali diraih oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebuah pencapaian yang membanggakan, Pemda Majene berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan suatu entitas publik. Pencapaian ini menunjukkan kualitas manajemen keuangan yang baik dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah oleh Pemda Majene.
Opini WTP didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulbar tahun anggaran 2022. Dengan demikian, Pemkab Majene berhasil meraih opini WTP selama 8 tahun berturut-turut dan pemerintahan AST-Aris berhasil mempertahanka WTP sejak 2 tahun terakhir.
Prestasi ini diumumkan oleh BPK dalam laporan hasil pemeriksaan tahunan LHP yang dirilis hari ini, Jumat (26/5/2023) di Mamuju, Sulbar. Dalam laporan tersebut BPK memberikan apresiasi kepada Pemda Majene atas konsistensi dan dedikasi dalam menjaga integritas keuangan daerah. Meski demikian, masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Demikian pula kabupaten lainnya yang juga meraih WTP yakni Polman, Mamuju dan Kabupaten Mamasa.
Bupati Majene Andi Achmad Syukri, yang juga merupakan tokoh pemerintahan yang berperan penting dalam pencapaian ini, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas prestasi tersebut. Ia menyatakan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras dan kerja sama yang solid antara seluruh pihak di lingkungan Pemda Majene.
Bupati Majene AST juga menyampaikan terima kasih kepada BPK-RI Perwakilan Sulbar yang tidak hanya memeriksa tetapi telah menjadi partner Pemda dalam mengawal dan memberikan bimbingan dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Selain itu menurut bupati, opini WTP membuktikan bahwa bimbingan dari BPK-RI dibarengi dengan komitmen Pemerintah Daerah dan seluruh instansi sama-sama gayung bersambut sehingga mampu menghadirkan dan menyajikan sebuah pelaporan yang akuntabel dan bisa dipercaya.
“Ini tentunya menjadi modal bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Majene bahwasanya salah satu indikator penilaian akuntabilitas pemerintah telah kita capai bersama-sama walaupun tentunya dalam perjalanannya kita membutuhkan perjuangan yang tidak mudah,” ungkap Bupati melalui sambungan telepon, Jumat (26/5) petang.
"Dengan komitmen yang kuat ini saya percaya dari tahun ke tahun kita akan mampu bersama-sama menghadirkkan sebuah pemerintahan yang bersih dan akuntabel," pungkasnya. (Ril/Red)
