MAJENE, MASALEMBO.COM - Forum Badan Permusyawahan Desa (BPD) Kabupaten Majene menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Majene, Selasa, 16 Mei 2023 pagi. Aksi untuk meminta Bupati mempertimbangkan penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2023.
Aksi massa ini, sebagai buntut Forum BPD yang menyayangkan tidak dilibatkannya mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Majene pekan lalu, dan menganggap BPD hanya sebagai lembaga pelengkap di Pemerintahan Desa.
Ketua Forum BPD Majene, Munir, menjelaskan, setelah berdiskusi dengan teman-teman BPD Majene terdapat sejumlah pertimbangan yang berdasar sehingga Forum BPD melakukan aksi untuk meminta Bupati Majene mempertimbangkan jadwal pelaksanaan Pilkades 2023.
Munir menegaskan bahwa mereka tidak ingin menghalangi Pemerintah Majene dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkades, melainkan hanya meminta Bupati untuk mempertimbangkan secara bijak dengan memerhatikan beberapa aspek.
Munir menjelaskan bahwa Pemkab Majene memiliki sejumlah beban yang harus dibayarkan tahun ini, seperti pembayaran TPP, persiapan anggaran 40 persen tahun 2023 pelaksanaan untuk Pemilu dan Pilkada 2024, pembayaran gaji perangkat desa, dan banyak lagi. "Oleh karena itu, Forum BPD mendesak Bupati Majene mempertimbangkan pelaksanaan Pilkades 2023," ujarnya.
Munir juga meminta Bupati Majene untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagai leading sektor pelaksanaan Pilkades 2023. Selain itu, Forum BPD meminta Inspektorat Majene untuk mengaudit anggaran APBDesa dan melaporkan LPPD dan LKPD sejumlah desa yang akan mengikuti Pilkades 2023.
Forum BPD juga menyatakan bahwa jika DPRD Majene memaksakan Pilkades dengan melihat sejumlah kondisi yang dihadapi Pemkab Majene, mereka meminta DPRD untuk turun ke desa sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD). (Ril/Red)
