 |
| Aktivis Mahasiswa Sumenep Abd Basith. [Ist] |
SUMENEP, MASALEMBO.COM - Salah seorang tokoh mahasiswa Abd Basith menyebut Wakil Bupati Sumenep Nyai Hj Dwi Khalifah mengingkari janji politik yang dikemukakan pada saat kampanye.
Salah satunya jani wabub yang diingkari kata Abd Basith Wabub Dewi Khalifah janjinya untuk 'Ngantor di Kepulauan'. Sebab hingga saat ini janji tersebut belum terealisasi setelah hampir menjabat kurang lebih 2 tahun.
Sebagai sebuah komitmen politik yang dibangun dengan masyarakat kepulauan Wabub Dwi Khalifah berkewajiban untuk menunaikan janjinya. Basith juga mengingatkan, jangan sampai janji politik Wabub saat kampanye itu hanya untuk meraup suara belaka.
"Janji itu terus dipertanyakan dan ditagih oleh masyarakat karena bagaimanapun harus ditepati agar tidak hanya menjadi bumbu kampanye saja," kata Basith Rabu 08/03/2023
Lebih jauh aktivis PMII Sumenep ini juga menyebutkan pengingkaran janji politik oleh Dwi Khalifah tersebut menandakan ketidak layakannya menjadi pemimpin. Sebab menurutnya, seorang pemimpin punyak tanggung jawab merealisasikan harapan publik yang tertuang dalam janji politiknya.
"Akibat dari janji politiknya yang belum kelar dan bahkan dianggap kosong oleh warga Sumenep Abd. Basith itu, Wabup Dewi Khalifah tak lagi ideal sebagai sosok pemimpin," jelasnya.
Selain itu, Basith menilai, kinerja Wabup selama menjabat tidak dirasakan sama sekali oleh masyarakat atau pun bahkan kurang maksimal karena dianggap terlalu serakah dengan jabatan.
Akhirnya, terlalu banyak hal yang harus difikirkan oleh seorang Wabup Sumenep sehingga lupa bahwa dirinya memiliki tugas untuk melayani masyarakat secara umum.
"Bagi saya, Wabup itu serakah jabatan sehingga lupa akan tugasnya," ujarnya kesal
Sementara Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah Sementara Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, dengan sering berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat kepulauan juga bisa dikatakan ngantor.
Meskipun, kata dia, dari beberapa usulan itu belum terealisasi karena harus dipilih dimana tingkat kebutuhan masyarakat diprioritaskan. Apalagi keterbatasan anggaran APBD.
Dan pihaknya pun mengaku jika porsi ritme perjalanan untuk datang ke masyarakat di masanya melebihi dari kapasitas biasanya. Yang biasanya dilakukan setahun dua kali, saat dirinya menjabat lebih sering dilakukan.
"Bukan berarti lalu saya sepekan ngantor di Kepulauan. Kan berarti saya meninggalkan tugas di Kepulauan," dalihnya. (TH)
