Rapat stakeholder stunting Pemprov Sulbar yang diikuti Pj Gubernur Akmal Malik secara virtual, Senin (27/2/2023). [Foto: Suaib/Kominfo Sulbar]
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Koordinasi, data yang belum akurat serta kurangnya aksi nyata menjadi persoalaan penanganan stunting di Sulbar.
Untuk itu, sebagaimana arahan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat Rapat Koordinasi di Sulbar beberapa waktu lalu, maka penting agar terbangun kolaborasi seluruh pihak dan data yang tepat sasaran.
Demikian Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan hal itu saat memberi pengarahan kepada para Pejabat Lingkup Pemprov Sulbar, Senin (27/2/2023). Akmal mendorong agar penanganan Stunting di Sulbar berbasis Data Desa Presisi (DDP).
"Dengan memakai data presisi kita akan fokus di desa yang dampak kemiskinan ekstrem dan ibu- ibu hamil. Kita lakukan dulu identifikasi. Kita fokus di desa-desa yang real soal stunting dan kemiskinan ekstrem," ucap Akmal Malik saat memberi pengarahan terkait penanganan stunting secara virtual Senin pagi.
Sebagai bentuk aksi nyata penanganan stunting, Akmal Malik berharap setiap OPD Pemprov Sulbar mampu menerapkan program keluarga asuh untuk mendampingi keluarga berisiko stunting.
"Saya ingin mengajak para eselon II dan eselon III soal anak asuh, karena ini tanggungjawab kita secara personal, karena issue stunting adalah issue bersama. Saya pribadi akan memulai keluarga asuh untuk 10 orang keluarga berisiko stunting," ujarnya (Ril/Red)
