Sekprov Idris dan OPD Pemprov Sulbar mengikuti Rakor Nasional Pengendalian Inflasi Daerah, Rabu 8 Februari 2023. [Foto: Farid/Kominfopers Sulbar]
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, Rabu (8/2/2023). Rakor dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian.
Kegiatan ini dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris dari Kantor Sementara Gubernur Sulbar (Ex Rujab Wagub Sulbar) via daring.
Dalam rapat itu membahas sejumlah daerah yang mengalami inflasi, yang mana Kota Baru Kalimantan Selatan menjadi daerah tertinggi infalsi yaitu 7,78 persen. Sedangkan kategori terendah diraih Kota Sorong Papua dengan persentase 3,23 persen. Sulbar sendiri berada di bawah nasional 5,28 persen yaitu 4,26 persen.
Mendagri RI, Tito Karnavian menyampaikan, Rakor inflasi tersebut menyangkut hajat hidup 207 juta masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di garis kemiskinan.
Tito menegaskan, Indonesia harus menjadi negara kuat dari segi ekonomi dan ketahanan pangan dunia. Untuk itu, Ia menargetkan secara nasional Indonesia harus mencapai 4 persen tingkat inflasi.
"Kita harus optimis mencapai angka 4 persen, dengan 4 persen itu barang-barang akan semakin terjangkau dan cukup tersedia, walau kita pahami saat ini terjadi ketidakstabilan harga dan perekonomian di luar negeri yang akan berdampak juga pada negara kita. Ini masalah perut, jika tidak ditangani secara baik maka akan menimbulkan anarkis di kalangan masyarakat," terangnya.
Sementara, Sekprov Muhammad Idris menyampaikan, rapat tersebut dalam rangka pengendalian inflasi di daerah-daerah yang berkonsen pada pemerintah daerah itu sendiri, yang mana saat ini menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri maka akan tercipta kecenderungan penyebab inflasi di masing-masing wilayah termasuk Sulbar.
Olehnya itu, kata Idris, diperlukan antisipasi terkait kecenderungan ketidakstabilan harga bahan pangan, dimulai dari beras bawang dan distribusi kebutuhan-kebutuhan lain seperti minyak goreng. Hal tersebut harus terpenuhi bagi masyarakat Sulbar.
"Sulbar utama Kabupaten Mamuju dinilai bagus, kita terendah di pulau Sulawesi jadi kita Insya Allah aman-aman saja," ucapnya.
Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, Mendagri senantiasa melakukan rapat koordinasi di tiap daerah dalam rangka kestabilan harga kebutuhan pangan bagi warga masyarakat Indonesia.
"Penting untuk terus menjaga kestabilan inflasi terutama bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sulbar agar tetap terjaga dari segi inflasi," kata Masriadi.
Dia menyebutkan, salah satu program dari Mendagri di tiap daerah ialah untuk rajin melakukan dan mensurvei harga di pasaran, komunitas- komunitas apa saja yang menjadi penyebab inflasi dan ketidakstabilan bahan pangan tentunya akan intervensi.
Berdasarkan data BPS pada Januari 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 5,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,98. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dengan IHK sebesar 119,97 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,23 persen dengan IHK sebesar 112,02. (Adv)
