Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi [ist/masalembo.com]
MAMUJU,MASALEMBO.COM - Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi kembali menunjukan komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mamuju.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Mamuju, Maenunis Amin, menyebut anggaran BPJS kesehatan untuk masyarakat Mamuju kembali dianggarkan sebesar Rp50 miliar lebih.
"Ibu Bupati menekankan betul komitmen pemenuhan hak dasar masyarakat di sektor kesehatan. Itu sudah terlihat sejak awal pemerintahannya tahun 2021 dianggarkan Rp 35 miliar kemudian naik menjadi Rp 55 miliar dengan realisasi Rp 54 miliar di tahun 2022, di tahun 2023 demikian juga dalam RKPD 2024, beliau kembali mengganggarkan Rp 50 miliar lebih. Target kita realisasinya bisa 99% minimal seperti di APBD 2022 lalu," ungkap Maenunis.
Pada Januari 2022, Mamuju sudah menerima sertifikat Universal Healt Coverage (UHC) karena telah berhasil mencover minimal 95 persen warga dalam layanan kesehatan lewat BPJS kesehatan.
"Mamuju sudah UHC. Jadi, Ibu Bupati mengharapkan ini tersosialisasi dengan baik ke masyarakat terlebih ke unit-unit kesehatan sampai rumah sakit. Kita tidak mau lagi mendengar ada masyarakat Mamuju yang takut berobat karena biaya apalagi kalau ada Puskesmas ataupun Rumah Sakit yang menolak pasien, masyarakat Mamuju dari semua kecamatan yang mau berobat ditanggung pemerintah," imbuhnya.
Masyarakat Mamuju juga sudah semakin mudah mendapatkan layanan kesehatan. Cukup menunjukkan KTP jika belum memiliki kartu fisik BPJS.
"Cukup menunjukkan KTP sudah bisa mendapatkan akses layanan kesehatan dasar ataupun lanjutan. Terkait kepesertaan bisa dicek lewat Singel Data Acces BPJS di aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung ke Dinas Sosial ataupun kelurahan/desa untuk kepesertaan BPJS PBI," kunci Maenunis.(Awl/Red)
