Wapres Ma'ruf Amin saat mengikuti rapat kordinasi penanggulangan stunding yang dipimpin Pj Gubernur Akmal Malik, Kamis (23/2/2023). [Awal/masalembo.com]
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (23/2/2023).
Titik pertama kunker Ma'ruf berada di SMK Rangas. Ia didampingi Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik meninjau rekonstruksi gedung SMK Rangas dan menggelar kegiatan program pengembalian anak putus sekolah. Wapres sekaligus menyerahkan perlengkapan pendidikan.
Usai di SMK Rangas, agenda Wapres dilanjutkan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Sulbar yang berlangsung di Ballroom Grand Maleo Hotel, Mamuju.
Wapres Ma'ruf Amin memaparkan empat tahun terakhir Sulbar belum dapat keluar dari posisi dengan angka stunting tinggi di Indonesia. Bahkan pada 2022 Sulbar di angka 35 persen. Itu pun mengalami kenaikan 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebab itu, Provinsi Sulbar menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat, dalam upaya percepatan penurunan stunting.
"Masalah stunting ini masalah besar, masalah penting, salah satu sumber dari pada upaya kita membangun sumber daya manusia yang unggul dan itu tidak mungkin bisa tercapai kalau masih ada stunting," ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Lanjut Wapres, mendengar laporan yang disampaikan Pemprov Sulbar dan Pemkab enam kabupaten terkait program dan kendala penanganan stunting, menurutnya kendala seperti koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang belum berjalan dengan baik harus segera dihilangkan.
"Pertama kendala koordinasi, kolaborasi, sinergi, ini harus kita hilangkan. Oleh karena itu hilangkan ego sektoral. Harus dihilangkan dan kemudian juga perbaiki koordinasi antar berbagai pihak," tegas Wapres Ma'ruf Amin.
Demikian pula dalam mengatasi persoalan yang menjadi pemicu stunting, yakni pernikahan anak, harus melibatkan seluruh pihak untuk melakukan pendekatan baik edukasi regulasi maupun pendekatan keagamaan.
"Harus diedukasi masyarakat tentang adanya Undang-undang, kedua pendekatan keagamaan. Bukan soal boleh atau tidak boleh mengawinkan anak dibawah umur tapi maslahat atau tidak maslahat. Ini gerakan mencegah perkawinan anak harus massif," pungkasnya.
Terkait dukungan anggaran, menurut Wapres Ma'ruf Amin, dukungan melalui APBN, APBD Provinsi/kabupaten dan swasta sudah cukup. Hanya saja perlu memastikan agar intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran.
"Cuman memang yang menjadi masalah itu tadi konvergensi dan tepat sasaran. Tadi kan banyak anggaran hanya pelatihan. Ini juga perlu diwarning. Jangan sampai hal itu tidak pada sasaran," tegas Amin.
"Anggaran stunting memang untuk penanganan stunting. Ini sangat penting sasarannya dan konvergensinya," tambahnya.
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, Sulbar sendiri tercatat provinsi tertinggi nasional angka perkawinan anak. Persoalan lainnya belum optimalnya pelayanan dan pendampingan kesehatan pada kelompok sasaran, seperti calon pengantin, pasangan usia subur (PUS), ibu hamil dan menyusui, balita dan baduta. Sehingga, kata Akmal Pemda harus melakukan penguatan pendataan pada kelompok sasaran dan memastikan kelompok sasaran menerima layanan kesehatan. "Itu juga didukung dengan penguatan tim pendamping keluarga dan kader konvergensi lainnya," ujarnya.
Akmal menambahkan skor pola pangan harapan Sulbar belum ideal. Akses sanitasi dan air bersih juga belum optimal. "Terakhir belum maksimalnya kolaborasi serta fungsi monitoring dan evaluasi antar TPPS provinsi, kabupaten dan desa. Sehingga dilakukan penguatan kolaborasi serta monitoring dan evaluasi TPPS provinsi, kabupaten hingga desa, termasuk penguatan pendataan melalui data desa presisi (DDP)," terang Akmal.
Dirjen Otoda Kemendagri itu membenarkan, besarnya dukungan pemerintah pusat melalui APBN sebesar Rp148 miliar lebih pada 2022. Sementara Rp19,17 miliar diintervensi melalui lembaga kementerian di Sulbar. Kemudian melalui belanja transfer sebesar Rp129,57 miliar dialokasikan melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp6,85 miliar, DAK non fisik Rp118,58 miliar, dan dana desa Rp4,14 miliar.
Akmal mengakui pengelolaan alokasi anggaran belum maksimal. Masih lebih banyak digunakan rapat dan pelatihan, pembinaan.
"Artinya apa Rp112 miliar ini habis kegiatan rapat-rapat. Relatif tidak nampak. Inilah persoalan di Sulbar," tegas Akmal.
Dia menyebutkan, keluarga sasaran tersebar di enam kabupaten yakni 14.080 (Mamuju), 10.282 (Majene), 19.040 (Polman), 6.934 (Pasangkayu), 10.799 (Mamasa), 4.327 (Mamuju Tengah).
Namun, menjadi persoalan data sasaran tersebut belum dilengkapi titik koordinat. Makanya Pemprov bekerjasama IPB untuk menghadirkan DDP dengan harapan alokasi anggaran yang dialokasikan pada 2023 tepat sasaran.
Menurut Akmal, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Sulbar telah dialokasikan sebesar Rp 38,5 miliar melalui APBD 2024. Dengan rincian intervensi spesifik Rp 16 miliar dan intervensi sensitif Rp 22,5 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk program antara lain; pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pembinaan Keluarga berencana, pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan, pemberian makanan tambahan.
Selanjutnya, Data Desa Presisi, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan, serta pelayanan kesehatan gizi masyarakat, penyediaan benih/ bibit tanaman pangan, bantuan sosial tunai kepada KPM, sosialisasi pencegahan stunting melalui media elektronik.(Adv/Awl).
