Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Buton Tengah, Armin. Foto : Muhammad Al Rajap
BUTON TENGAH, MASALEMBO.COM - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Buton Tengah, Armin mengatakan dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, selain Bantuan Langsung Tunai (BLT), juga ada operasional pemerintah desa.
Selama ini kata Armin, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa hanya mendapatkan biaya operasional bersumber dari Alokasi Dana Desa. Namun, mulai tahun ini biaya operasional untuk kepala desa ditambahkan dari dana desa.
Armin menambahkan peruntukan operasional pemerintah desa dari anggaran dana desa lebih ditujukan kepada sosial kemasyarakatan. Dimana, keberadaan seorang kepala desa dalam suatu desa menurut Armin adalah segalanya.
"Misalnya tengah malam tiba-tiba ada warganya yang sakit yang harus dirujuk ke rumah sakit. Kepala desa bisa dia rental mobil menggunakan operasional pemerintah desa yang dari dana desa. Makanya memang disitu kepala desa harus diberikan operasional," ungkap Armin di ruang kerjanya, Rabu (11/01/2023).
Terkait besarannya, Armin menuturkan pemerintah desa dapat menggunakan operasional yang bersumber dari dana desa sebesar tiga persen dari total pagu anggaran dana desa yang diterima dalam satu desa.
Sebagai contoh, jika dalam satu desa menerima anggaran dana desa sebesar Rp 1 miliar, maka besaran operasional pemerintah desa tersebut dalam satu tahun adalah Rp 30 juta.
"Selama ini kan biaya operasional kepala desa bersumber dari ADD yang digunakan dalam urusan pemerintahan seperti perjalanan dinas, menghadiri undangan di kabupaten, menghadiri undangan di kecamatan maupun keperluan belanja ATK. Tapi operasional dari dana desa tidak bisa belanja untuk ATK, tidak bisa juga digunakan untuk perjalanan dinas. Dia lebih kepada sosial kemasyarakatan," jelas Armin.
Penulis : Muhammad Al Rajap
