Juru Bicara Fraksi Gerakan Solidaritas Perjuangan (GSP) DPRD Majene Syahrir saat menyampaikan pandangan Fraksi GSP. [ist/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Fraksi Gerakan Solidaritas Perjuangan (GSP) DPRD Majene secara khusus memberikan catatan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Adat-Istiadat. Fraksi gabungan tiga parati itu menyebut, muatan Ranperda harus bersifat dinamis sesuai kebutuhan perkembangan zaman.
"Pelestarian budaya lokal adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya tradisional dengan mengembangkan kebudayaan yang bersifat dinamis," kata Syahrir, juru bicara Fraksi GSP pada sidang paripurna penyerahan Ranperda, Kamis (24/11/2022) di gedung DPRD Majene.
Juru Bicara Fraksi Gerakan Solidaritas Perjuangan (GSP) DPRD Majene Syahrir saat menyampaikan pandangan Fraksi GSP. [ist/masalembo.com]
Syahrir mengatakan, pegembangan seni budaya harus terus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman, namun wajib memperhatikan nilai kebudayaan asli yang terus terjaga.
Fraksi gabungan Partai Gerindra, PSI dan PDI Perjuangan itu, juga mengingatkan agar Ranperda tentang adat-istiadat dan seni budaya tradisional tidak keluar dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-istiadat, dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
"Pasal 3 berbunyi, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan dengan konsep dasar, program dasar, dan segi pelaksanaan," ujar Syahrir.
Dia berharap Rancangan Perda tentang pelestarian budaya dan adat istiadat disertai dengan pembinaan budaya adat-istiadat yang sudah ada dan menggali kembali adat-istiadat yang pernah ada.
Selain itu ia juga meminta agar melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, serta pelaksanaan budaya dan adat-istiadat di berbagai sektor.
Pada paripurna penyerahan Ranperda ini, dari pihak eksekutif hadir wakil bupati Majene Arismunandar, asisten I dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta camat dan staf ahli bupati. (Adv/Hr)
