DPRD Majene Bakal Undang Bupati Finalkan Target PAD

Wakil Ketua II DPRD Majene Adi Ahsan (kiri) bersama anggota Banggar, Sadli. [Ist/masalembo.com]

 

MAJENE, MASALEMBO.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat bakal mengundang bupati dan wakil bupati untuk melakukan finalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023.

Hal demikian dikatakan wakil ketua II DPRD Majene Adi Ahsan di tengah rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda Majene pada Kamis (1/12/2022).

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Majene tersebut dihadiri sejumlah Kepala Dinas, Asisten dan Staf Ahli Bupati. Selain itu para perencana di tiga dinas juga hadir, yaitu perencana Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemda Majene.

Suasana rapat Banggar DPRD dengan TAPD Pemda Majene, Jumat (30/11/2022) malam. [Ist/masalembo.com]

"Nanti akan kita undang bupati dan wakil bupati untuk menguatkan komitmen bersama, terkait realisasi target ini," kata Adi Ahsan.

Ia mengatakan, DPRD akan melakukan evaluasi secara berkesinambungan setiap dua bulan sekali untuk memonitor realisasi capaian target pendapatan di masing-masing OPD yang telah disepakati bersama dengan DPRD.

"Kita akan evaluasi Pak Kadis, setiap 2 bulan sekali," ujar Adi Ahsan kepada sejumlah kepala dinas yang hadir.

Di kesempatan ini, tiga Kadis telah menyampaikan rencana program 2023 dengan target masing-masing. Kadis Disdikpora, menarget Rp200 juta pendapatan selama 2023, kemudian Dinas Perhubungan yang menargetkan Rp1,2 miliar PAD serta Dinas Koperasi UKM perdagangan dan Perindustrian yang menargetkan pendapatan senilai Rp1,8 miliar untuk tahun 2023.

Rencananya, pada Rabu pekan depan banggar DPRD akan kembali memanggil Kepala Dinas yang lain untuk melakukan atau mempersentasikan hal yang sama, yakni capaian di 2022 dan target pendapatan di 2023. Tiga Kadis yang bakal diundang berikutnya yakni Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bapemda dan Dinas Pekerjaan Umum. (Adv/Hr)