Ketua Pansus Penanggulangan Bencana Alam DPRD Majene Hasriadi, SH didampingi anggota Pansus lainnya saat RDPU dengan SPMM, Senin (21/11/2022)
MAJENE, MASALEMBO.COM - Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan bencana DPRD Kabupaten Majene kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mahasiswa, Senin (21/11/2022). Mahasiswa yang hadir menamakan diri SPMM, singkatan dari Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Pansus DPRD Majene Hasriadi, menjelaskan ihwal pertemuan mereka dengan Direktur Pemulihan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) pusat di Jakarta belum lama ini.
Sejumlah hal disampaikan Hasriadi, diantaranya terkait dana bantuan stimulus untuk rumah warga korban gempa tahap kedua yang hingga saat ini belum direalisasikan.
Hasriadi yang politisi asal Malunda itu mengatakan, tak bisa berbuat banyak sebab anggaran yang dijanjikan masih berada di Pemerintah Pusat. "Seandainya anggaran ini adalah murni APBD daerah, maka saya yang pertama yang akan mendesak untuk direalisasikan," katanya.
Mahasiswa yang hadir terus mendesak realisasi dana stimulan tersebut, namun Ketua Pansus Hasriadi tak bisa memberikan jaminan pencairan dana itu. Meski demikian, dia mengatakan bahwa hasil pertemuan mereka dengan pihak BNPB telah mendapatkan satu titik terang. Kata dia, program fisik rumah penanganan gempa untuk warga Majene akan berakhir pada 31 Desember 2022 sehingga ia optimis dana tersebut akan dicairkan sebelum 31 Desember 2022.
Jelaskan Keputusan Kepala BNPB
Selain itu, politisi PAN itu juga menyesalkan adanya keputusan Kepala BPNB. Yakni perubahan regulasi pemberian bantuan stimulus rumah korban bencana alam. Dimana rusak berat ditanggung Pemerintah Pusat, rusak sedang ditanggung Pemerintah Provinsi dan rusak ringan Pemerintah Kabupaten.
"Adanya kebijakan baru dari BNPB bahwa dana stimulus dari pusat hanya mengcover rumah rusak berat. Sedangkan rusak sedang dan rusak ringan dibebankan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Ini menjadi persoalan. Kita sampaikan bahwa Pemda dan Provinsi tidak sanggup, mereka bilang mana surat, coba bawa suratnya," jelas Hasriadi.
Dia mengatakan, Pemda dan Pemprov baru menyusul menyampaikan surat ke pusat. Kemudian BNPB juga meminta laporan realisasi bantuan stimulus tahap kedua. "Kita sudah sampaikan ternyata laporan kita itu sangat jujur, masih ada tujuh rumah atau tujuh kepala keluarga yang belum mengambil dana bantuan itu sehingga mereka bilang oh ini belum selesai," terangnya.
Hasriadi mengungkap Pemda Majene kembali menyampaikan laporan dan saat ini sedang menunggu verifikasi dari APIP BNPB pusat. Sedangkan untuk untuk rumah rusak sedang dan rusak ringan Pemda juga telah menyurat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memohon penganggaran tambahan sebab Pemda Majene dan Pemprov Sulbar telah menyatakan tidak mampu membayar data 3000 lebih rumah rusak sedang dan ringan yang sebelumnya telah dilaporkan ke BNPB di Jakarta. (Adv/Red)
