 |
| Anggota Pansus Kebencanaan DPRD Majene, Rahman, A. Ma [Ist/Masalembo.com] |
MAJENE, MASALEMBO.COM - Anggota Pansus DPRD Kabupaten Majene Rahman, A.Ma membeberkan secara utuh hasil konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta Belum lama ini.
Anggota Pansus Kebencanaan tersebut menjawab tuntutan mahasiswa dan warga penyintas gempa pada Senin, 26 September kemarin. Mahasiswa melakukan aksi di halaman gedung kantor bupati Majene dengan mendirikan tenda sebagai simbol untuk mengingatkan bahwa saat ini masih banyak warga korban gempa yang tinggal di dalam tenda pengungsian.
Anggota Pansus Bencana DPRD Majene, Rahman, mengatakan, pada pertemuan dengan BNPB di Jakarta didapatkan hasil. Pertama, pengajuan pencairan kategori berat dengan data 425 KK sudah diterima BNPB. Data itu akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Kedua, dana sisa dari kategori berat sebanyak Rp27 miliar lebih akan didiskusikan di unsur pimpinan BNPB. Dana tersebut oleh pansus diminta tetap diperuntukkan untuk rumah rusak sedang dan rusak ringan. Ketiga, kekurangan dana kategori sedang dan ringan BNPB menginstruksikan kepada Pemda Majene untuk membuat surat proposal atau pengajuan permohonan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 |
| Saat mahasiswa melakukan aksi dengan membuat tenda di halaman kantor bupati Majene. [Ist/Masalembo.com] |
"Yang terakhir BNPB meminta semua data surat dukungan segera diajukan sebelum akhir tahun ini, karena BNPB mengisyaratkan sebelum tanggal 30 Desember seluruh administrasi pendukung harus selesai," ungkap Rahman.
Sebelumnya, Ketua Pansus Kebencanaan DPRD Majene, Hasriadi mengungkap pertemuan mereka dengan Direktur Pemulihan Bencana BNPB di Jakarta baru-baru ini.
Hasriadi mengatakan bahwa Direktur memberikan berbagai masukan kepada Pemda Majene untuk percepatan realisasi bantuan dana stimulus pemulihan gempa yang diperuntukkan untuk perbaikan rumah bagi para korban yang menderita kerugian akibat guncangan yang terjadi pada awal Januari 2021 lalu.
Hasriadi mengakui bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi masyarakat warga korban gempa di Malunda ke BNPB. Di hadapan Direktur Pemulihan Bencana BNPB Andi Eviati, politisi PAN itu mengungkap dirinya kerap didemo oleh warga dan mahasiswa yang menuntut kejelasan bantuan dana stimulus. Dana bantuan yang dijanjikan pemerintah beberapa hari usai tragedi gempa terjadi.
"Saat itu Presiden Joko Widodo telah berkunjung ke Sulbar dan menegaskan akan memberikan bantuan 50 juta untuk rumah rusak berat, 25 juta untuk rumah rusak sedang dan 10 juta untuk rumah rusak ringan," ujar Hasriadi.
Namun faktanya, yang terjadi meskipun realisasi tahap pertama telah dilakukan pemerintah, namun sebagian warga yang justru terdampak lebih parah mereka belum tersentuh bantuan tersebut. (Adv)
