Tim Pansus DPRD dan Pemda Majene berfoto bersama Direktur Pemulihan Ekonomi Sosial dan Sumber Daya Alam BNPB, Andi Eviani. [Ist/masalembo.com]
JAKARTA, MASALEMBO.COM - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Majene kembali mempertanyakan realisasi bantuan dana stimulus perbaikan rumah korban gempa tahap kedua. Mereka megunjungi kantor BNPB Pusat di Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Ketua Pansus DPRD Majene Hasriadi mengatakan, mereka berkunjung ke Jakarta didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ardiansyah dan Kepala BPBD Ilhamsyah. Tim Pansus diterima Direktur Pemulihan Ekonomi Sosial dan Sumber Daya Alam BNPB, Andi Eviani.
"Yang datang kesini adalah Pansus dan Pemda Majene, kenapa ada pansus ini karena kami bukan lagi tiap minggu didemo, tiap hari kami didatangi warga, kapan ini bantuan stimulus tahap kedua Pak. Jadi, sebagai bentuk kesriusan kami maka dibentuklah Pansus," kata Hasriadi dalam pertemuan di kantor BNPB Jakarta.
Hasriadi menjelaskan, adanya data tahap kedua sebab pada verifikasi Pemda Majene tahap pertama justru masih banyak warga yang tidak berada di tempat. Mereka dalam pengungsian, bahkan ada salah satu desa yang saat itu kosong.
"Semua warganya mengungsi, jadi ibarat sepak bola meski ini mereka masuk data tahap kedua justru merekalah sebenarnya yang inti, mereka yang lebih terdampak," ujar politisi PAN asal Malunda itu.
Hasriadi berharap realisasi dana bantuan stimulus tahap kedua segera dilakukan sebab sangat ditunggu-tunggu oleh warga. Mereka sudah 2 tahun lebih berada di pengungsian bahkan saat ini masih ada yang tidur di tenda-tenda darurat sebab rumah mereka roboh akibat goncangan gempa di awal 2021 itu.
Sekretaris Daerah Majene Ardiansyah mengatakan hal serupa. Sekda berharap sisa dana stimulus tahap pertama yang belum disalurkan agar segera mencair. Dia menyebut masih terdapat Rp48 miliar dana sisa yang belum tersalurkan pada tahap pertama lalu. Namun dana itu mengendap di rekening BNPB.
"Kami tidak pernah berpikir dana itu akan kembali ke kas negara, namun akan dicairkan setelah data kami tahap kedua telah masuk," ujar Ardiansyah.
Dia mengungkapkan jika dana Rp48 miliar tersebut dapat disalurkan maka data untuk rumah rusak berat dan sedang serta sebagian rusak ringan akan bisa tercover meski masih butuh Rp21 miliar untuk menyelesaikan sisa data rusak ringan.
"Jadi inilah, 21 miliar ini yang kami harapkan dapat diajukan untuk pendanaan berikutnya ke Kementerian Keuangan," ujarnya.
Ardiansyah mengakui APBD Pemda Majene dan juga Pemprov Sulbar memang sangat terbatas, sehingga kemampuan keuangan daerah betul-betul tak bisa mengakomodir data rumah rusak, maka satu-satunya harapan adalah bantuan dari pemerintah pusat.
Menanggapi itu, Direktur Pemulihan Ekonomi Sosial dan Sumber Daya Alam BNPB, Andi Eviani berjanji akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan pansus DPRD dan Pemda Majene.
Eviana mengaku akan segera menyampaikan hal itu ke Kepala BNPB sebagai pengambil kebijakan. Ia juga meminta Pemda Majene segera menyempurnakan data dan menyampaikan laporan realisasi tahap pertama agar tim APIP BNPB dapat segera turun melakukan verifikasi akhir sebelum penyaluran dana bantuan stimulus tahap kedua.
Evi menegaskan bahwa sebelum 31 Desember 2022 seluruh program perbaikan rumah korban gempa di Majene harus terselesaikan. (Hr/Red)
