MAMUJU, MASALEMBO.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar menggelar Sidang Paripurna dalam rangka HUT Sulbar ke -18 di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Kamis 22 September 2022.
Hadir pada paripurna Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Ali Baal Masdar, dan Mantan Wagub Aladin S Mengga serta Enny Anggraeni Anwar. Selain itu, hadir pula Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud. Para unsur Forkopimda Sulbar, serta tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulbar, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan civitas akademisi dari sejumlah kampus.
Pj Gubernur Akmal Malik menyebutkan sebanyak 225 daerah otonomi baru yang dimekarkan mulai 1999 hingga 2014, termasuk Sulbar sebagai provinsi ke -33. Selaku Dirjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Akmal terus memantau perkembangan daerah pemekaran tersebut.
"Persoalan keterbatasan, sumber daya alam, manajemen, fiskal terbatas adalah persoalan yang dihadapi hampir seluruh daerah otonom," ujar Akmal Malik.
Masih Akmal, selama empat bulan menjadi Pj Gubernur Sulbar tidak mudah memimpin daerah otonom baru. Dengan kondisi Sulbar saat ini, Ia berterima kasih kepada Gubernur sebelumnya Anwar Adnan Saleh dan Ali Baal Masdar, namun Sulbar masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karenanya, Ia mengajak seluruh pihak agar bersama-sama membangun kolaborasi.
"Tidak ada pilihan lain, satu kata harus kolaborasi. Mari muhasabah, intropeksi diri," ungkapnya.
Dijelaskan, membangun Sulbar diperlukan sebuah sistem. Dirinya dipercaya memegang kendali pemerintahan, bagai memegang setir, namun sebuah sistem tidak akan bisa bergerak cepat jika terdapat penghambat.
"Kita adalah sebuah sistem, saya ditugaskan pegang setir. Tetapi remnya dipegang oleh semuanya. Boro- boro kita bisa melakukan sesuatu jika seolah-olah di dalam ada yang injak rem," ujar Akmal.
Untuk itu, Akmal berharap terbangun komunikasi yang baik bagi semua pihak.
"Komunikasi yang baik adalah sesuatu yang niscaya kita bangun kedepan. Tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu harus diatasi dengan kolaborasi dan sinergitas," pungkas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.
Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengharapan, HUT Sulbar- 18 menjadi wadah bagi semua pihak untuk menyatukan komitmen pembangunan Sulbar kedepan.
"Momen ini diharapkan dapat mewadahi kebersamaan kita untuk satu komitmen dalam setiap denyut akselerasi yang kita lakukan, sehingga kepentingan bersama dapat teragregasi dengan baik pula," ujar Suraidah.
Untuk mewujudkan itu, ia mengajak seluruh pihak agar berkolaborasi membangun daerah.
"Kolaborasi adalah hadir dengan menjalankan peran masing-masing bukan dengan hadir menggerus otoritas pihak lain. Salah satu racun kolaborasi, ketika kita hadir secara sadar atau tidak dengan otoritas yang bukan pada tempatnya," ujar Suraidah. (Adv)