 |
| Suasana Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemda Majene. [FOTO: Prokopim Setda Majene] |
MAJENE, MASALEMBO.COM - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemda Majene menggelar Rapat Koordinasi bersama, Rabu 21 September 2022 di Ruang Pola Kantor Bupati. Rapat tersebut diikuti Sekda, Kabag OPS Polres Majene, Asisten II, Kepala BPS Majene, perwakiln Bulog dan para pimpinan OPD terkait.
Sekertaris Majene Ardiansyah mengatakan, perlu menyatukan persepsi untuk penanganan inflasi yang terintegrasi, agar melahirkan gagasan dan informasi yang lengkap khususnya dampak dari kenaikan BBM. Pasalnya, setiap ada kenaikan BBM akan diikuti kenaikan harga-harga yang tidak wajar. Bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti menimbun dan lainnya.
Sekda Ardiansyah mengatakan, perlu pelaksanaan tindak lanjut instruksi Presiden melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memerintahkan setiap Pemda menggeser APBD 2 persen menggunakan sisa dana transfer yang akan dilokasikan kepada OPD terkait untuk menangani inflasi.
Mantan Sekda Mamasa itu menjelaskan dari nilai APBD Majene, 2 persen tersebut senilai Rp2,5 miliar.
"APBD yang sudah kita sudah susun rapih minta direvisi, kalau tidak diindahkan kita terancam tidak terima gaji di bulan Oktober,
termasuk kebijakan dari Kementerian Desa dimana, semua Pemdes agar fokus APBD-desnya untuk inflasi," bebernya.
Menindak lanjuti PMK tersebut, selaku leading sektor pangan di Majene, Kadis Ketapang Musrifa Nur juga menyampaikan
langkah antisipasi lonjakan harga. Pihaknya akan menggelar pasar pangan murah dan tanaman pekarangan untuk 10 kelompok. "Untuk tahap pertama kami akan gelar pangan murah. Kita akan sediakan 4 -6 ton beras. Kami juga akan antisipasi ketersediaan di Bulog. Kalau tidak tersedia kami rencana berkoordinasi dengan swasta," ujarnya.
Sementara di Sektor Pertanian, Distanakbun juga akan melaksanakan gerakan menaman bawang merah 10 ha. Plt Kadis Distanakbun Muh Syafei melaporkan ada 4 lokasi yang telah ditentukan yaitu di lingkungan Salabulo, Puawang, Sondong dan Pamboborang.
"Kita akan intervensi dengan target keseluruhan mencapai 14 hektar," ucapnya.
Langkah antisipasi juga dikatakan Kadis KKP Ichwanti. Rencanya DKP akan memberikan subsidi bagi para nelayan perahu "pakkatinting" yang jumlahnya mencapai 2.357 orang. "Kami sepakat berikan subsidi kemasyarakat nelayan katinting, tapi kami masih mendata kembali jumlahnya," ucapnya.
Hasil rapat tersebut, Sekda Majene mengingatkan para pimpinan OPD yang akan mengelola 2 persen penanganan inflasi agar segera memebuat juknis. Selain itu melakulan pertemuan tindak lanjut untuk pembicarkan persoalan lain yang menyangkut kenaikan BBM.
"Segera kita rapat lagi, paling lambat minggu depan," harap Sekda.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan harga yang ikut naik akibat harga BBM. Seperti cabe rawit yang naik sekira 13 persen. Kemudian bawang putih naik dari harga Rp26/kg menjadi Rp27 ribu/kg, ikan segar dari Rp46.000/kg menjadi Rp48.000/kg, jenis ikan layang dari Rp 33.000/kg menjadi Rp35.000/kg. (Hr/Ril)
