JAKARTA, MASALEMBO.COM - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Majene turut serta dalam Konsultasi di BNPB terkait penangana gempa di Kabupaten Majene.
Ketua BK DPRD Majene Muhammad Safaat mengatakan, kehadiran dirinya di BNPB memang tidak terkait langsung dengan tugas Badan Kehormatan Dewan, namun sebagai anggota DPRD perwakilan Malunda-Ulumanda yang terdampak gempa, pihaknya sangat prihatin atas musibah tersebut.
"Iya kita ke BNPB mempertanyakan bagaimana bantuan stimulus tahap kedua, prosesnya seperti apa, makanya kita menggandeng juga BPBD Majene," kata Safaat via sambungan telepon, Senin (29/8/2022)
Selain Safaat, anggota BK DPRD Majene lainnya Hasriadi, SH dan H. Parman juga ikut ke BNPB pusat Jakarta. Mereka mempertanyakan kejelasan dana bantuan stimulus tahap kedua yang dijanjikan pemerintah.
Hasriadi yang juga ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Majene tentang kebencanaan menyampaikan sejumlah masalah sejak gempa 15 Januari memporak-porandakan dua kecamatan di Majene; Malunda dan Ulumanda. Apalagi hingga saat ini ratusan warga masih bertahan di tenda pengungsian.
"Saya sampaiakan, setiap hari kami didemo, bagaimana ini, apa yang bisa kami jelaskan ke mereka (masyarakat)," ujar Hasriadi.
Hasriadi menjelaskan, saat ini Pemda Majene sedang mengajukan permohonan pencairan dana stimulus tahap kedua, namun masih kandas divalidasi data yang dikirim oleh BPBD Majene ke Jakarta.
"Itu (data-nya) harus verifikasi dulu oleh APIP BNPB, nanti setelah itu baru bisa diturunkan dananya," ujar kader PAN itu.
Dia menyebut, masih ada sisa Rp48 miliar dana bantuan stimulus yang belum disalurkan. Dana tersebut merupakan sisa bantuan stimulus tahap pertama lalu.
Hasriadi berharap proses pencairan bantuan tersebut segera menemui titik terang, dan segera dapat diterima oleh para korban/penyintas gempa yang menderita kerugian akibat rumah mereka mengalami kerusakan saat gempa awal tahun 2021 lalu. (Ril/Hr)
