Ilustrasi [net]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Sebanyak 120 orang perwakilan dari 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 8 kecamatan di Kabupaten Majene akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Makassar.
Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Selasa 1 Maret hingga Kamis 3 Maret 2022, di Hotel Almadera Makassar yang terletak di Jalan Somba OPU No. 235 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua LSM Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA), Juniardi mengatakan, kegiatan seperti ini tidak tepat di masa pandemi Covid-19 yang kembali menggila di Makassar.
"Itu namanya menentang maut, lagian kenapa tidak dilaksanakan di Majene. Kan ada banyak fasilitas penunjang di daerah kita, misalnya di geduang LPMP," sebut Jun sapaan akrab Juniardi, Jumat (25/2/2022).
Ia juga menyesalkan diwajibkannya kepala perangkat daerah untuk mengutus tiga orang pejabat yang mengelola dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan SPM Tahun 2021.
Mereka yang diminta untuk diikutkan adalah Sekretaris, Kasubag perencanaan, serta pengelola data atau penyusun LPPD dan SPM di masing-masing perangkat daerah.
Juniardi mengungkap, untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut masing-masing peserta diwajibkan membayar Rp4 juta per orang.
Total dana yang bakal terkumpul dan dikelola pelaksana kegiatan yakni Pemerintah Kabupaten Majene yang bekerjasama dengan Coach Institute, selaku Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diperkirakan mencapai Rp480 juta.
"Perlu juga dipertanyakan keseriusan Pemkab Majene dalam menekan penyebaran Covid. Usai kegiatan nanti, peserta yang pulang berpotensi menularkan covid di sekitar tempat tinggal masing-masing," ungkapnya.
Juniardi menilai kegiatan tersebut termasuk pemborosan anggaran, sebab jika dilaksanakan di Majene anggarannya yang dibutuhkan tidak akan lebih dari Rp.100 juta. Ia mencontohkan pelatihan yang kerap dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan besaran anggaran hanya Rp50 juta per kegiatan.
Juniardi menyarankan agar kegiatan tersebut ditunda, jika perlu sebaiknya dilaksanakan secara virtual. Dengan begitu akan menekan biaya pelaksanaan kegiatan, serta bebas dari penularan covid-19. (Hr/Red)
