Foto saat mahasiswa dari PMII menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembubaran TBUP3D di akhir 2021 lalu. [dok/Ma'ruf]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Keberadaan Tim Bupati Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) masih dinilai ilegal oleh sejumlah mahasiswa. Seruan pembubaran tim yang dibentuk oleh Andi Achmad Syukri Tammalele itu masih terus disuarakan oleh mereka.
Ma'ruf, salah satu aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Unsulbar kembali menyoroti soal TBUP3D. Ia menyoal keikut sertaan salah satu anggota TBUP3D ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah beberapa hari lalu.
"Alhamdulillah Pak bupati telah berada di Temanggung melakukan kunjungan ke petani bawang. Semoga bisa menjadi contoh untuk petani di Majene. Namun yang menjadi sorotan kami beliau masih mengikutsertakan anggota TBUP3D yang keberadaannya ilegal," kata Ma'ruf, Rabu (19/1/2022).
Ma'ruf bahkan mempertanyakan anggaran yang dipakai oleh anggota TBUP3D, sebab keberadaannya dianggap tidak sah.
"Sepengetahuan kami, staf khusus atau TBUP3D itu belum ada kejelasan hukumnya," ujarnya.
"Maka dana yang dipakai itu patut dipertanyakan karena payung hukum TBUP3D itu belum jelas," sambungnya.
Senada dengan Ma'ruf, Rian yang juga aktivis PMII Majene mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mempertanyakan status TBUP3D ke Pemda Majene. Pada akhir 2021 mereka telah menggelar aksi demonstrasi hingga audiensi dengan Pemda. Pemda Majene berjanji akan segera merevisi alas hukum TBUP3D.
"Audiensi kami bersama Pemda di akhir tahun 2021 itu ternyata telah keluar dari lingkaran poin hasil diskusi, dimana Bupati Majene melakukan kunjugan ke salah satu daerah di Jawa Tengah dan salah satu dari anggota TBUP3D yang ilegal tersebut nampak masih mendampingi bupati Majene," kata Rian.
Ia menegaskan, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2021 tentang TBUP3D dan orang-orang yang ada di dalamnya belum ada keabsahan. Pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Pemda dan Sekda Ardiansyah berjanji bakal melakukan konsultasi ke Kejaksaan Negeri Majene yang hingga kini juga belum ada kejelasan.
"Maka selama belum ada kejelasan TBUP3D tidak boleh melakukan kegiatan atas nama Pemda atau mewakili Pemda Majene, karena keberadaan mereka ilegal," ujar Rian.
Baik Rian maupun Ma'ruf mengaku akan terus mengawal sampai ada kejelasan mengenai dasar hukum TBUP3D yang ia pertanyakan. Ia bahkan meminta Pemda segera membubarkan TBUP3D yang tidak beralas hukum.
Mereka mengancam bakal kembali turun aksi ke kantor bupati jika Pemda masih mengaktifkan TBUP3D tanpa keabsahan hukum. Mereka meminta bupati segera membubarkan TBUP3D sebab tidak ada kejelasan alas hukumnya hingga saat ini. (Raf/Red)
