MAJENE, MASALEMBO.COM - Sudah setahun pasca gempa mengguncang Sulawesi Barat, namun resah belum pupus dari relung perempuan sekira 50 tahun itu. Namanya Kano, warga Dusun Tamalonang, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene.
Bagai ungkapan sudah terjatuh tertimpah tangga pula, nasib Kano benar-benar terpuruk usai rumahnya rata dengan tanah. Kini ia tinggal terlunta-lunta di sebuah gubuk dan harus membayar tanah untuk bisa bertahan di bekas bangunan pos ronda itu.
Rumahnya hancur tak tersisa dari guncangan 6,2 magnitudo 15 Januari 2021 lalu. Kala itu dua kecamatan di Majene; Malunda dan Ulumanda menjadi episentrum gempa tektonik dengan kedalaman 10 kilometer. Tercatat 102 orang meninggal dunia dan 3 orang dinyatakan hilang. Total korban jiwa 105 orang; 95 orang tersebar di Kabupaten Mamuju dan 10 orang di Kecamatan Malunda, Majene.
Ketika gempa, beruntung bagi Kano dan seluruh keluarga. Mereka selamat. Saat itu Kano berada di Mamuju. Meski lolos dari maut, namun rumahnya hancur. Nasibnya kini tak menentu bahkan setahun usai gempabumi ia masih berada di gubuk pengungsian.
Kano menceritakan saat-saat gempa terjadi. Kala itu dia sedang menemani anaknya di salah satu rumah sakit di Mamuju. Anaknya baru selesai menjalani operasi karena sakit.
"Kebetulan waktu itu saya di Mamuju, anakku masuk rumah sakit," kenang Kano di gubuknya di Dusun Tamalonang pada Kamis (13/1/2022).
Beberapa hari usai gempa barulah bisa tembus ke Tamalonang. Saat itu akses begitu sulit. Jangankan kendaraan jalan kaki saja sulit. Sejumlah titik dari Mamuju menuju ke Ulumanda putus. Sebab itulah Kano bertahan di Mamuju hingga beberapa hari. Sayangnya ketika pulang tak lagi ada rumah bagi Kano.
"Saya datang kulihatmi kasian rumahku sudah tidak ada, tinggal tempatnya saja, hancur," kisahnya dengan mata nanar.
Kampung Tamalonang tempat rumah Kano itu jaraknya hanya sekira 9 kilometer dari poros Majene-Mamuju. Di sana ada 30-an rumah terdampak gempa. Empat rumah benar-benar hancur. Rumah itu milik Sapra, Mulyana, Paedi dan Kano. Ironisnya, baik Kano maupun empat warga Tamalonang itu belum pernah menerima bantuan dana stimulus untuk memperbaiki rumah mereka. Ada 38 Kepala Keluarga (KK) jumlah warga Tamalonang yang bernasib serupa. Hingga kini belum mendapat bantuan dana stimulus dari Pemerintah. Mereka kini tinggal di sebuah wilayah pemukiman tak jauh dari kantor camat Ulumanda. Wilayah itu mereka beli secara patungan, masing-masing KK membayar Rp 3 juta.
Kepala Desa Kabiraan Paharuddin mengatakan Kano dan warga Tamalonang memang belum menerima dana stimulan. Pasalnya mereka masuk penerima tahap kedua.
"Mereka masuk tahap kedua, memang waktu pendataan begitu," ujar Paharuddin, Jumat (14/1/2022).
Sungguh ironis memang, ketika mereka warga Tamalonang benar-benar membutuhkan hunian tetap layak yang amat mendesak, namun bantuan stimulus rumah tak mereka dapatkan hingga kini, justru banyak penyintas lain yang punya rumah masih sangat layak sudah menerima dana stimulan dari pemerintah di tahap pertama yang cair akhir tahun lalu.
Kades Paharuddin menjelaskan, awalnya warga Tamalonang memang didaftarkan untuk direlokasi. Namun setelah dilakukan survei ternyata pemukiman mereka masih dianggap aman. Warga sempat tidak mendapat kepastian sehingga terpaksa patungan membeli sebidang tanah untuk bermukim. Mereka takut pulang ke lokasi rumah mereka. Desakan untuk segera bernaung dari hujan dan terik mataharilah yang membuat mereka terpaksa beli lokasi pemukiman. Diantara mereka juga masih ada yang berada dalam tenda.
Gubuk Bekas Pos Ronda
Kembali ke kisah Kano yang tinggal di sebuah gubuk kecil bekas bangunan pos ronda. Ukuran gubuk itu tak lebih dari 4x3 meter. Dia tinggal di situ bersama suami dan tiga orang bocahnya. Tak punya fasilitas MCK, tempat tidur dan makan sama. Kano sebetulnya masih punya anak, mereka sudah berkeluarga dan tinggal di lain tempat. Sementara Kano, suami dan tiga anaknya yang masih kecil-kecil tinggal di Tamalonang. Kondisi keluarga yang jauh dari kata sejahtera membuatnya hanya bisa bertahan di bekas pos ronda. Suaminya juga sudah mulai rentah. Ia tak begitu kuat lagi bekerja dan hanya mengharap dari upah jika ada pekerjaan borongan dan bantuan sosial jika saatnya tiba pembagian PKH (program keluarga harapan). Miris, untuk tetap bisa bertahan tinggal di gubuk pos ronda mau tak mau Kano harus membayar lokasi.
"Saya bayar 3 juta, nabayarkan anakku, waktu itu baru pulang dari Berau (Kalimantan Utara), kebetulan itu hari dia datang," ujarnya.
Kisah sedih Kano dia tuturkan dengan mata nanar. Kata dia, uang Rp 3 juta yang dia pakai beli lokasi sejatinya adalah tabungan untuk putranya menikah. Pernikahannya gagal lantaran tak sanggup membawa hantaran. "Maka saya bilang sini saja dulu uangnya nak, karena setiap hari kita ditagih Nasir," ujar Kano menceritakan.
Lokasi yang dia bayar ukurannya 10×8 meter. Itu sudah hak miliknya mesti tanpa dokumen pembelian apapun. Hanya kesepakatan dengan Nasir, seorang perantara warga Tamalonang dengan pemilik lahan/lokasi tempat mereka bermukim saat ini.
"Saya bersyukur karena ada uang anak saya itu 3 juta. Kalau tidak ada tidak bisa saya di sini. Saya bilang sama Nasir biar kau bunuhka tidak ada juga uangku beli ini tempat. Ini saja (gubuk) yang saya tempati ada karena pos ronda yang di pinggir jalan saya minta sama anak-anak diangkatkan kesini," kisah Kano.
Sementara warga Tamalonang lainnya yang juga membeli lokasi pemukiman punya beragam komentar. Ada yang nyicil ada juga yang jual barang-barang miliknya untuk dapat membeli lokasi. Mereka membeli rata-rata 10x8 meter dengan harga sama, Rp 3 juta.
"Saya masih ada sisanya belum saya bayar, 500 ribu lagi," Kata Ranisa, warga Tamalonang lainnya yang masih kerabat Kano.
Kini, 38 KK warga Tamalonang masih berharap-harap cemas. Mereka berharap segera mendapat bantuan stimulus perbaikan rumah dari pemerintah untuk tahap kedua. Tak hanya berharap mereka juga cemas jikalau-kalau tak lagi ada bantuan stimulan tahap II seperti yang dijanjikan.
Camat Ulumanda Muhammad Arif sendiri hingga kini belum tahu soal dana stimulan tahap II. Pak Camat belum mendapat petunjuk apapun dari Pemda Majene terkait realisasi tahap kedua.
"Coba tanyakan ke kabupaten dinda, karena kalau kami sampai sekarang belum ada informasi," ujar Arif, Jumat (14/1).
Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene, Ilhamsyah, mengaku sudah mengirim data usulan tahap kedua ke BNPB pusat. Namun hingga kini belum ada petunjuk dari Jakarta untuk segera mengeksekusi tahap kedua.
"Kalau data itu kurang lebih 5.200 kita kirim ke pusat, tapi tentu BNPB akan diperiksa dulu oleh APIP, setelah itu kalau sudah baru disampaikan ke Pemda Majene," terang Ilhamsyah.
Ilham menjelaskan, data tahap kedua ini adalah data by name by addres dari desa dan kelurahan. Selanjut BPBD meneruskan data itu ke pusat (BNPB). Namun ditanya soal kepastian realisasi tahap kedua dana stimulus gempa, Ilhamsyah tak mengetahui. Pihaknya hanya menunggu informasi dari pusat.
"Belum bisa kami katakan karena belum ada juga petunjuk pelaksanaannya," ujar Ilham, Sabtu (15/1).
Kepala BPBD Ilhamsyah juga belum mendapat kepastian berapa data yang bisa diakomodir BNPB untuk mendapatkan bantuan stimulus perbaikan rumah pada tahap kedua. Ia masih menunggu petunjuk teknis dan informasi dari BNPB.
"Makanya kami belum pernah turun ke masyarakat, karena belum ada petunjuk," pungkas Ilham. (Har/Red)
