Suasan Rapat Banggar DPRD Majene dengan TAPD [ist/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Rapat Pembahasan Rancangan APBD 2022 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali digelar, Senin (22/11/2021). Sayangnya, Ketua TAPD yang tak lain Sekretaris Daerah (Sekda) Majene Ardiansyah tidak tampak hadir.
Hal tersebut mengundang "kecewa" Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Ahsan. Ia bahkan menyebut Sekda Majene tidak berwibawa.
"Sekda Kabupaten Majene gagal berwibawa, tidak berwibawa, mana wibawanya kalau begini, apakah nanti hadir kalau banyak orang, tidak begini kalau pimpinan," ujar Adi Ahsan dengan nada tegas saat rapat sedang berlangsung.
"Ndak boleh, ndak begitu kalau pimpinan, pimpinan itu mampu mengkordinir dan mengkordinasi bawahannya, tapi kalau bawahannya hadir cuma tiga orang," kesal Adi Ahsan.
Hanya tiga orang hadir dari TAPD, mereka yakni Sekretaris TAPD Kasman Kabil, Kabid Anggaran Rudi, dan satu orang staf lainnya.
Adi Ahsan menyayangkan ketidakhadiran Ketua TAPD yang juga Sekda Majene, Ardiansyah. Menurutnya, harusnya Sekda hadir di rapat banggar DPRD dan TAPD sebab pengambilan keputusan oleh pihak eksekutif bertumpuh pada Ketua TAPD.
"Kalau selama ini, sebelum ada Pak Sekda, kan saya liat Pak Sekretaris (yang mengambil keputusan), sekarang ini ke Pak Sekda," ujarnya.
Rapat pembahasan RAPBD Majene 2022 ini merupakan lanjutan rapat sebelumnya pada Jumat (19/11) kemarin. Salah satu agenda penting di rapat tersebut adalah membahas rasionalisasi atau pemangkasan anggaran yang merupakan langkah satu-satunya untuk solusi defisit keuangan Majene senilai Rp55 miliar.
Sekretaris TAPD Kasman Kamil mengatakan, Pemda Majene telah mengalami defisit keuangan tahun 2022 sebab berkurangnya dana transfer dari pusat. Sementara di sisi lain banyak belanja mandatory (belanja wajib) yang harus dipersiapkan.
"Tahun ini kita kehilangan pendapatan dana transfer sekitar 21 miliar. Ini khusus untuk di DTU (dana transfer umum)," ujar Kasman di gedung DPRD Majene, Senin (22/11).
Kasman menjelaskan, TAPD sudah berupaya melakukan rasionalisasi atau pengurangan untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja.
"Sementara ini masih 17 miliar (kelebihan belanja yang harus dirasionalisasi/dikurangi). Itu yang kita mau rapatkan dengan seluruh OPD," pungkas Kasman.
Rapat Banggar DPRD Majene dengan TAPD akhirnya kembali diskorsing. Pihak legislatif meminta agar TAPD lebih dulu melakukan kordinasi dengan seluruh OPD untuk menyampaikan kondisi yang terjadi terkait rasionalisasi (pemangkasan) belanja daerah tahun 2022.
Meski demikian, sejumlah program disebut-sebut bakal dipangkas, salah satunya adalah Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) yang disebut bakal dipotong dari 41 miliar lebih menjadi 31 miliar. Selain itu, sejumlah anggota dewan menyoroti anggaran iklan videotron yang mencapai Rp5,8 miliar. Belum jelas, apakah iklan videotron akan juga terpangkas atau tidak. Sejumlah wakil rakyat meminta agar pihak ketiga (rekanan program videotron) dihadirkan di rapat Banggar. (Hr/Red)
