Suasana rapat para pimpinan OPD dengan Sekda Majene pada Rabu, 24 Nopember 2021 siang tadi. [egi/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Rencana Pemda Majene melakukan pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) ditolak oleh para pegawai. Bahkan, salah satu PNS di Majene mengancam akan melakukan aksi jika TPP tetap dipotong atau dihilangkan.
"Mewakili eselon III, IV dan staf bawah kami sangat tidak setuju kalau dalam format anggaran tahun 2022 TPP mau dikurangi atau dihilangkan atau diganggu," kata seorang PNS, Nurhak, Rabu (24/11/2021).
Nurhak yang tak lain Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) Majene itu menolak pemotongan TPP sebab erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan pegawai, terutama para staf.
"Staf, bawahan, dipaksa untuk bekerja menghasilkan kinerja yang baik, sementara tingkat kesejahteraannya mau dihilangkan atau tidak diperhatikan. Sama saja kita melakukan penjajahan terhadap bawahan kita," ujar Nurhak usai mengikuti pertemuan dengan para Pimpinan OPD dan Sekda di kantor bupati Majene, Rabu siang.
Dia menegaskan, jika Pemda Majene tetap melakukan pemotongan TPP, ia akan menginisiasi forum ASN untuk membuat aksi protes.
"Saya siap walau dihilangkan jabatan saya selaku sekretaris dinas. Saya rela," tegasnya.
Sebelumnya, pada rapat para pimpinan OPD dengan Sekda Majene di ruang pola kantor bupati, sudah mulai mencuat ketidaksetujuan para ASN terhadap pemotongan TPP. Salah satunya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Sudirman. Ia mengatakan ketidak setujuannya pada pemotongan TPP.
"Kalau kita diberikan dua opsi pemotongan pagu anggaran OPD dengan pemotongan TPP, saya setuju rasionalisasi pagu anggaran di OPD," ujar Sudirman saat rapat.
Sudirman mengaku telah melihat dan merasakan bagaimana perjuangan para staf/pegawai di lapangan. Sehingga tidak manusiawi jika mereka tidak mendapat tambahan penghasilan.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Majene Ardiansyah yang ditemui usai rapat bersama para Kepala OPD, mengaku telah memahami keluhan dan harapan para ASN.
"Ya saya kira kita menghargai itu. Kita akan pikirkan solusi terbaik," ujar Ardiansyah.
Mantan Sekda Mamasa itu mengakui kondisi ini adalah hal yang sulit. Sebab fakta yang terjadi memang dana alokasi umum dan dana DID yang salah satu peruntukannya untuk TPP telah berkurang.
"Berkurangnya tadi saya katakan kurang lebih 36 M. Artinya kita harus cari yang mau dikurangi. Ini apa-apa saja," ujarnya.
Sekda mengatakan akan memikirkan langkah terbaik, tapi ia juga berharap agar TPP betul-betul dijalankan sebaik-baiknya.
"TPP ini kan pake hitung-hitungan. Nah apakah saat ini benar bahwa jumlah TPP itu sudah sesuai dengan kenyataan," ujarnya.
Sekda menegaskan tak boleh misalnya seorang pegawai datang pada jam 7.30 sampai jam 08.00 kemudian kemudian pulang lalu kembali datang jam 04.00 sore. Hal ini menciptakan kebohongan yang tak layak menerima TPP.
"Jangan sampai terjadi apa yang saya sebut tadi kebohongan berjamaah," pungkasnya.
Sekedar untuk diketahui, wacana pemotongan TPP ASN mulai muncul di rapat Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Majene pada Senin, 22 Nopember kemarin. TAPD Pemda Majene harus melakukan rasionalisasi atau pemangkasan anggaran untuk menyeimbangkan belanja dengan pendapatan yang tidak seimbang akibat berkurangnya dana transfer pusat. (Hr/Red)
