Suasana rapat Banggar DPRD Majene dengan TAPD pada Senin, 22 Nopember kemarin. [Ist/Masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Rencana Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Majene untuk memangkas anggaran Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) yang awalnya Rp 41 miliar kini menjadi Rp 31 miliar menuai kecaman publik.
Alasannya, pemberian TPP merupakan bentuk imbalan jasa terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikaitkan dengan penilaian kinerja mereka.
Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) Juniardi menyebut, tidak tepat jika dalam proses rasionalisasi (penyesuaian) belanja daerah tahun 2022, porsi anggaran TPP yang dipotong hingga Rp 10 miliar.
"Saya pikir itu kebijakan yang keliru dan tidak cermat, sebab porsi anggaran TPP harusnya ditambah, bukan malah dikurangi," tegas Juniardi, Rabu 24 November 2021.
Pemberian TPP bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ASN, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara melakukan upaya peningkatan kinerja yang berintegritas, melayani dan profesional secara berkesinambungan.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penilaian dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah.
Regulasi ini lahir untuk memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang tata cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
"Besaran uang TPP yang diterima ASN memang tidak seberapa, namun dapat membantu biaya hidup keluarganya, sebab gaji mereka kebanyakan habis untuk bayar kredit bank," sebutnya.
Juniardi menyarankan agar TAPD melakukan pemotongan anggaran pada item belanja yang tidak jelas dan terkesan pemborosan, misalnya biaya iklan videotrone Rp.5,8 miliar dan biaya pengadaan kendaraan Rp.2,1 miliar.
TPP diberikan berdasarkan pengukuran kinerja yang terdiri dari komponen aktivitas utama dan aktivitas tambahan, perilaku yang sesuai dengan kewenangan dan kedudukan ASN.
Penilaian Kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja yang termaktub dalam Perjanjian Kinerja (PK) kemudian dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN.
Rencana pemotongan TPP muncul dalam Rapat pembahasan RAPBD Majene 2022 ini merupakan lanjutan rapat sebelumnya pada Jumat (19/11) kemarin.
Salah satu agenda penting di rapat tersebut adalah membahas rasionalisasi atau pemangkasan anggaran yang merupakan satu-satunya solusi mengatasi proyeksi defisit keuangan Majene senilai Rp55 miliar.
Sekretaris TAPD Kasman Kamil mengatakan, Pemda Majene akan mengalami defisit keuangan tahun 2022 sebab berkurangnya dana transfer dari pusat sebesar Rp.21 miliar.
Sementara di sisi lain banyak belanja mandatory (belanja wajib) yang harus dipersiapkan.
"Tahun ini kita kehilangan pendapatan dana transfer sekitar 21 miliar. Ini khusus untuk di DTU (dana transfer umum)," ujar Kasman di gedung DPRD Majene, Senin (22/11).
Kasman menjelaskan, TAPD sudah berupaya melakukan rasionalisasi atau pengurangan untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja.
"Sementara ini masih 17 miliar (kelebihan belanja yang harus dirasionalisasi/dikurangi). Itu yang kita mau rapatkan dengan seluruh OPD," pungkas Kasman.
Rapat Banggar DPRD Majene dengan TAPD akhirnya kembali diskorsing. Pihak legislatif meminta agar TAPD lebih dulu melakukan kordinasi dengan seluruh OPD untuk menyampaikan kondisi yang terjadi terkait rasionalisasi (pemangkasan) belanja daerah tahun 2022.
Meski demikian, sejumlah program disebut-sebut bakal dipangkas, salah satunya adalah Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) yang disebut bakal dipotong dari 41 miliar lebih menjadi 31 miliar.
Selain itu, sejumlah anggota dewan menyoroti anggaran iklan videotron yang mencapai Rp5,8 miliar. Belum jelas, apakah iklan videotron akan juga terpangkas atau tidak. Sejumlah wakil rakyat meminta agar pihak ketiga (rekanan program videotron) dihadirkan di rapat Banggar.(hr/red)
