Ketua Banggar DPRD Majene Abdul Wahab, SH (tengah) dengan anggota Banggar lainnya saat rapat dengan TAPD pada Rabu, 24 Nopember 2021 malam. [Ist/Masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBPOO.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Majene mempertanyakan anggaran program pendukung visi dan misi bupati. Anggaran tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 dengan nilai mencapai Rp 18 miliar.
"Kira-kira akan seperti apa posisi dan kondisi dalam implementasi bentuk-bentuk program dari visi-misinya pak bupati ini," kata Ketua Banggar, Abdul Wahab, SH saat rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di gedung DPRD Majene, Rabu (24/11/2021) malam.
Wahab mengatakan dengan melihat perkembangan kondisi yang ada, rasionalisasi RAPBD akan masih berlanjut. Karenanya anggaran pendukung visi-misi bupati tersebut perlu digambar. Jika perlu, kata dia masih mungkin untuk dikoreksi.
"Melihat kondisi, rasionalisasi ini masih akan terus membengkak. Dan kita, antara banggar dengan TAPD bersepakat untuk bagaimana mempress antara pendapatan dengan belanja. Tetapi itu pasti stagnan," ujar Wahab.
Wahab menilai di tahun pertama pemerintahan bupati-wakil bupati Majene, tak mungkin bisa mengcover seluruh program visi-misi. Karenanya masih mungkin untuk medalami pagu anggaran pendukung visi-misi bupati untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja dalam RAPBD Majene 2022.
Sebelumnya, Ketua TAPD yang tak lain Sekretaris Daerah (Sekda) Majene Ardiansyah mengatakan, anggaran pendukung visi-misi bupati tersebut diperuntukkan untuk merealisasikan janji-janji kampanye bupati-wakil bupati Majene; Andi Syukri Tammalele-Arismunandar.
Tim TAPD saat rapat dengan Banggar DPRD Majene. [Ist/Masalembo.com]
"Visi misi bupati itu adalah komitmen beliau saat maju. Itu (anggaran pendukungnya) belum final. Angka berapa kita belum tahu, tapi kita berharap bahwa katakanlah janji-janji beliau pelan-pelan berusaha direalisasikan," terang Ardiansyah.
Ardiansyah menyebut salah satu contoh program pendukung visi-misi bupati yakni rumah tahfiz yang secara bertahap akan dibangun. Rumah tahfiz akan dikelola dengan sistem yang memerlukan biaya. Misalnya honorarium untuk pengajar, dan operasional mereka dalam mencetak penghapal-penghapal Al Qur'an.
"Ya jadi seperti itulah semua," pungkas mantan Sekda Mamasa itu. (Adv/Red)
