Mahasiswa Majene menamakan diri SPMM saat menggelar aksi unjuk rasa di bundaran patung juang merah putih [ist/masalembo]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Puluhan mahasiswa mengatasnamakan diri Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) memperingati hari sumpah pemuda dengan menggelar aksi unjuk rasa, Kamis, 28 Oktober 2021. Mereka berunjuk rasa di bundaran patung juang merah putih lingkungam Battayang, kecamatan Banggae, Majene.
Adapun tuntutan mereka yakni:
1. Menolak vaksinasi sebagai syarat pelayanan administrasi sebagaimana surat edaran Dinas Sosial Pemda Majene.
2. Jangan wajibkan OPD untuk memasang iklan di videotron.
3. Bubarkan Staf Khusus Bupati Majene.
4. Percepat penyaluran dana bantuan stimulus perbaikan rumah korban gempa Majene.
5. Selesaikan masalah Jampersal dan BPJS Kesehatan
6. Wujudkan reforma agraria sejati.
7. Tambah armada bus sekolah Majene.
8. Tambah armada Damkar.
9. Menagih janji hentikan reklamasi di Majene.
10. Pembangunan jembatan Salutahongan-Lombang Timur dan bangun kembali jalan penghubung dua desa tersebut.
11. Percepat pembangunan sekolah yang rusak akibat gempa.
12. Evaluasi kembali pembangunan drainase
13. Prioritaskan pembangunan jalan Ulumanda.
14. Tambahan unit ambulance.
15. Evaluasi Baznas.
16. Wujudkan Majene sebagai kota Pendidikan.
Aksi unjuk rasa ini diikuti sejumlah organisasi, diantaranya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Serikat Mahasiswa Untuk Rakyat (SEMUT), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Mahasiswa saat menggelar unjuk rasa, mereka membakar ban dan bergantian menyampaikan orasi.
Kordinator aksi unjuk rasa, Ramli mengatakan, aksi unjuk rasa yang mereka gelar sebagai bentuk perlawanan kepada rezim yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
"Kita di sini anak yang terlahir dari petani, turun ke jalan di bawah terik matahari. Begitupun orang tua kita yang ada di desa merasakan perjuangan yang kita lakukan saat ini," ujar Ramli.
Ia mengaku telah menyuarakan jeritan rakyat, yang dikuasai hak-haknya oleh pemerintah. "Perjuangan hari ini kita lakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat, menuntut kejelasan dari Pemerintah Majene," ujarnya.
Mereka menuntut Pemerintah Majene untuk membubarkan staf khusus yang dibentuk, yang hanya membuang-buang anggaran. Mereka menilai itu hanyalah pemborosan.
"Olehnya itu kami dari himpunan mahasiswa yang tergabung menolak staf khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Majene," tegasnya.
Ramli juga mengkritisi penanganan korban gempa yang dinilai belum maksimal, serta menyoroti proyek videotron yang juga dinilai sebagai pemborosan anggaran yang sebaiknya digunakan untuk kepentingan masyarakat. (Har/Red)
