Bupati Majene Andi A. Syukri saat membuka kegiatan Bimtek penyusunan Renstra di Makassar, Sulawesi Selatan. [Foto: Prokopim Majene]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Pemerintah Daerah Majene kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/1/2021). Bimtek Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Orientasi Sistem Akuntabilitas Perangkat Daerah ini, bakal digelar selama tiga hari.
Acara dimulai sejak Jum'at 1 Oktober 2021 kemarin, hingga Minggu 3 Oktober 2021 besok. Bupati Majene Andi Achmad Syukri membuka langsung kegiatan yang digelar di Hotel Four Point By Sheraton Makassar.
Selain Bupati, Wakil Bupati Majene Arismunandar juga hadir, Pj Sekda Masriadi Nadi Atjo, para Pimpinan OPD, Camat, Kabag Setda dan Kasubag Perencana pun hadir di acara tersebut.
Kepala Bappeda Majene Andi Adlina Basharoe diawal kegiatan ini mengatakan, maksud diselenggarakannya kegiatan Bimtek adalah memberikan pemahaman kepada para perencana di setiap perangkat daerah.
Dikatakan, para perencana dalam menyusun renstra wajib memahami arti pentingnya kontribusi dokumen perencanaan sebagai acuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
"Tujuan kegiatan ini adalah untuk penyamaan persepsi dalam penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah tahun 2021-2026. Orientasi awal terhadap rancangan RPJMD Kabupaten Majene tahun 2021-2026, penyamaan persepsi terhadap bagaimana membangun arsitektur kinerja yang terintegrasi dan komprehensif," jelasnya.
Adlina mengatakan, metode pelaksanaan dengan penyampaian materi secara langsung oleh narasumber dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Unhas Makassar dan melalui aplikasi zoom meeting oleh narasumber dari Kemenpan RB.
Bupati Majene Andi Achmad Syukri dalam sambutannya mengatakan, arah pengembangan Kabupaten Majene yang dicanangkan yaitu Mewujudkan Majene Unggul, Mandiri dan Religius. Rancangan ini dibangun dengan tagline Majene Rumah Kita untuk Perubahan Majene yang Lebih Baik. Sukri berharap, misi yang dicanangkan tidak hanya menjadi slogan semata tetapi diharapkan dapat dimaknai secara mendalam dan akan menjadi spirit dan roh penyelenggaraan program pembangunan kedepan.
"Semangat ini kami harapkan tidak hanya kepada unsur penyelenggara Pemerintah Daerah tetapi juga diharapkan menjadi spirit dan motivasi kerja kepada seluruh elemen masyarakat," ujar mantan Sekda Majene itu.
Untuk mencapai misi tersebut, AST (sapaan akrab Andi Syukri) mengaku telah mencanangkan empat misi pembangunan sebagai transformasi tujuh misi yang dicanangkan pada masa Pilkada serentak tahun 2020 lalu, yakni:
1. Mewujudkan masyarakat Majene yang unggul dan kompetitif, merupakan transformasi dari misi sejahtera pada masa pilkada.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel, merupakan transformasi dari misi terarah, responsif dan inovatif pada masa pilkada.
3. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, merupakan transformasi dari misi agromarine dan sustainable pada masa pilkada.
4. Mewujudkan masyarakat majene yang berbudaya dan berkearifan lokal, merupakan transformasi dari misi aman pada masa pilkada.
AST lebih lanjut menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan, maka dia bersama wakil bupati menekankan beberapa hal, sebagai berikut:
1. Mengharapkan kepada seluruh pimpinan OPD agar dapat mengerti dan memahami visi dan misi serta program pembangunan yang akan diwujudkan pada tahun mendatang, dan kemudian menjabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
2. Agar Renstra OPD bersinergi dan tidak keluar dari bingkai visi Majene Unggul, Mandiri dan Religius, bukan hanya copy paste dengan renstra sebelumnya.
3. Agar renstra perangkat daerah lebih terpola dan terarah, punya sasaran dan tujuan yang konkret menyentuh substansi kebutuhan masyarakat luas, serta fokus pada penanganan permasalahan mendesak di masa yang akan datang.
4. Menekankan adanya lompatan dan peningkatan capaian pembangunan selama periode pemerintahan Bupati Andi Syukri dan Wakil Bupati Arismunandar.
5. Bupati menginstruksikan kepada Bapeda dan Balitbang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dari seluruh OPD.
(Hr/Red)
