Hal tersebut disampaikan kepada wartawan mengingat di Mamuju Tengah akan dilaksanakan perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021.
"Intinya, program ini tidak boleh dibawa ke ranah politik," tegas Paisal saat ditemui di ruangannya sesaat sebelum membuka rapat koordinasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) Tahun 2021, Rabu (29/09/2021).
Ia menjelaskan bahwa program ini tidak ada hubungannya dengan politik karena semua desa menjadi lokus sasaran, tanpa dijanjipun tetap akan dilaksanakan, apa lagi desa-desa yang belum pernah tersentuh atau sudah tersentuh tetapi belum maksimal.
"Perlu dipahami bahwa bantuan perumahan itu ada dua yaitu dari APBN yang dikelola oleh balai melalui SMPT Penyedia Perumahan, kemudian ada yang dikelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Ya, tidak bisa dijadikan bahan politik," terang Paisal
Ia berharap, program-program di daerah khusus program perumahan, untuk tidak dibawa ke ranah politik apalagi memberikan janji-janji yang tidak jelas.
Untuk diketahui, program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) tahun 2022 hanya 60 unit dan akan disalurkan kebeberapa desa yakni, Desa Lumu, Barakkang, Lara, Waeputeh dan Desa Babana. (Sam/Red)
