Adi Ahsan [ist/Net]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Wakil Ketua DPRD Majene Adi Ahsan, turut angkat bicara soal polemik anggaran periklanan Pemda Majene melalui videotron yang tengah dibangun di dua titik di kota Majene. Adi meyebut pihaknya telah menyarankan agar anggaran tersebut dapat dikurangi untuk kegiatan lain yang tak kalah penting.
"Mohon maaf terkait anggaran videotron, masih dalam komunikasi. Apa tetap 1,4 M atau dikurangi. Saran kami di Banggar agar anggarannya dikurangi untuk dialihkan sebagian ke program prorakyat," kata Adi Ahsan, Kamis (30/9/2021).
Adi Ahsan juga membantah jika Pemda dan DPRD Majene lebih mementingkan iklan videotron daripada menyelesaikan iuran BPJS Kesehatan warga miskin yang non aktif pasca pemutusan kerjasama BPJS Kesehatan dengan Pemprov Sulbar. Namun menurutnya, data BPJS Kesehatan hingga saat ini masih keliru sehingga tidak benar jika menganggarkan iuran BPJS di APBD Perubahan 2021.
"Begini, soal BPJS itu, waktu pembahasan dengan Dinas Sosial kemarin, mereka (Dinsos) mengusulkan 11 ribu lebih jiwa. Kemudian setelah kita hitung-hitung, kalau kita menambah 11 ribu jiwa lebih maka Kepesertaan BPJS menjadi 180 ribu jiwa padahal jumlah penduduk Majene 174 ribu jiwa. Jadi kalau kita mendanai itu yang 11 ribu lebih, nyata-nyata itu salah karena kita membiayai orang yang tidak ada," ujar Adi Ahsan.
Ahsan mengungkap, pendataan BPJS Kesehatan yang tidak baik membuat DPRD memilih mengurungkan pembiayaan untuk iuran kartu jaminan kesehatan 11 ribu lebih hingga data Dinas Sosial telah diperbaiki.
"Saat itu saya bilang kepada Dinas Sosial kalau kita sepakati biayai 11 ribu lebih hari ini, sama halnya kita gali lubang lompat turun," ujar pria yang akrab dengan akronim A2 ini.
"Jadi bukan kita lebih mementingkan videotron, namun kita mau lebih merapikan dulu datanya," sambungnya.
Adi Ahsan juga memastikan, Pemda Majene akan mencari solusi jika ada pasien dari warga miskin yang kartu BPJS-nya non aktif. Karena itu ia berharap agar pendataan di Dinas Sosial segera selesai dengan baik agar anggaran BPJS Kesehatan dapat disediakan di APBD pokok tahun 2022.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene menggelar aksi unjuk rasa di kantor bupati Majene. Aksi yang sempat diwarnai kericuhan itu menuntut Pemda Majene membatalkan anggaran iklan videotron senilai Rp1,4 miliar.
Massa aksi HMI dalam orasi mengatakan, program periklanan videotron dinilai kurang efektif sebab tidak membawa manfaat langsung untuk masyarakat. Sementara di sisi lain masih banyak kebutuhan mendesak yang mestinya menjadi perhatian khusus pemerintah. Misalnya penanganan gempa di Kecamatan Malunda dan Ulumanda, masalah penanganan COVID-19 yang belum usai hingga soal kartu BPJS Kesehatan 11 ribu lebih warga Majene yang masih non aktif pasca pemutusan kerjasama BPJS Kesehatan oleh Pemprov Sulbar per Januari 2021 lalu.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kasman Kabil menanggapi hal itu mengatakan, Pemda Majene memang telah menyiapkan Rp1,4 miliar untuk iklan videotron. Dana tersebut disiapkan untuk membayar 15 slot iklan dari total 40 slot iklan yang tersedia di videotron.
"Sudah disepakati dengan pihak ketiga, dari 40 slot yang disiapakan, kita ini awal-awal mensupport investor untuk berkontribusi di situ. Jadi sekitar 15 slot kita akan gunakan, itulah yang nanti kita bayar tetapi itu masih tentatif, itu tidak wajib ketika banyak pihak lain atau pihak swasta yang masuk beriklan, itu bisa mengurangi beban Pemda," jelas Kasman.
Kasman memastikan, program tersebut bakal dievaluasi, jika tidak membawa manfaat untuk Pemda Majene maka akan dihentikan.
Jasa periklanan videotron ini dibangun pihak ketiga yakni PT ILU Group Multimedia Indonesia asal Makassar yang telah meneken MoU dengan Pemda Majene. Videotron tersebut merupakan program 100 hari kerja bupati Andi Achmad Syukri Tammalele dan Wakilnya Arismunandar, yakni Majene Terang. (Hr/Red)
