Rapat dengar pendapat di DPRD Majene, Senin, 9 Agustus 2021. [Irwan/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Rapat dengar pendapat di kantor DPRD Kabupaten Majene diwarnai protes warga yang juga orang tua murid terhadap pemberlakuan PKKM, Senin (9/8/2021).
Orang tua murid yang tergabung dalam Aliansi Wali Murid Peduli menilai penerapan PKKM diskriminatif terhadap pendidikan.
Hal ini disampaikan Nadhirah Marsum Abbas perwakilan wali murid di depan anggota Komisi III DPRD Majene. Ia meminta agar prokes ditegakkan secara adil, jangan sekolah ditutup sedangkan kerumunan masih dimana-mana.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, ia memperlihatkan sejumlah foto kegiatan di Kabupaten Majene yang melanggar prokokol kesehatan. Seperti pernikahan anak pejabat, festival kota tua yang penampilnya tidak memakai masker, kerumunan masih dimana-mana. Ia pun mempertanyakan kenapa sekolah tidak dibuka.
"Penerapan prokes tidak konsisten," jelas Nadhirah.
Ia pun meminta agar pembelajaran sekolah tatap muka bisa dilakukan dengan protokol kesehatan. Karena ini menyangkut masa depan anak bangsa yang sudah hampir dua tahun tidak mendapatkan pembelajaran optimal
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Majene, Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya selalu siap membuka sekolah untuk tatap muka ketika sudah zona hijau dan ada rekomendasi dari satgas Covid-19.
"Kami selalu siap untuk membuka sekolah ketika sudah ada rekomendasi dari Satgas Covid-19 yang memperbolehkan sekolah tatap muka," jawab Iskandar.
Satgas Covid-19 Ilhamsyah memaparkan bahwa memang kondisi Covid-19 Majene saat mengalami trend peningkatan. Ia menyebut bahwa dalam regulasi hanya daerah level 2 yang bisa membuka sekolah.
"Hanya daerah level 2 yang bisa memberlakukan tatap muka, sedangkan Majene level 3," terang Ilhamsyah.
Merespon persoalan tersebut Ketua Komisi III, Muhammad Safaat berjanji akan menindaklanjuti permasalahan ini.
Ia juga menyampaikan rasa prihatin terhadap kondisi pendidikan di masa pandemi saat ini yang sangat sulit. Anak-anak dipaksa melakukan pembelajaran online sedangkan sejumlah prasarana tidak memadai.
"Melalui komisi III kita akan melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap persoalan ini, kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya," janji Safaat.
Juru bicara Aliansi Wali Murid Peduli, Awaluddin Hady menambahkan Pemda dan DPRD harus serius memikirkan persoalan ini. Karena sudah hampir dua tahun anak-anak mengalami persoalan ini harus ada intervensi serius dari pihak pemerintah.
Ia membeberkan sejumlah fakta miris selama anak-anak mengikuti pembelajaran online. Seperti anak yang sudah mulai bosan sehingga beralih ke game juga tidak semua orang tua mampu menyediakan sarana pembelajaran online misalkan kuota internet.
"Kita berharap pemerintah tidak diskriminatif terhadap bidang pendidikan, kasian anak-anak kita," ungkap Awaluddin.
Juga menekankan agar Dinas Pendidikan punya perencanaan matang ketika pembelajaran harus tetap dilakukan secara online. Harus ada SOP bagaimana pembelajaran di daerah yang tidak ada sinyal misalkan.
Mau online tidak bisa karena tidak ada sinyal mau tatap muka juga tidak bisa karena alasan prokes.
Sejumlah anggota Komisi III DPRD Majene turut hadir dalam pertemuan tersebut. (Wan/Red)
