Tampak Husail, anggota DPRD Majene saat meninggalkan ruang sidang, ia memilih walk out dalam paripurna penandatanganan KUA-PPAS Majene 2022 [egi/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Rapat paripurna DPRD Majene dengan agenda penandatanganan Kebijakan Umum APBD- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Senin (16/8/2021) malam berlangsung alot.
Sejak dibuka, sidang yang dipimpin Ketua Dewan Salmawati Djamado langsung diinterupsi. Sejumlah anggota dewan mengaku kaget dengan pelaksanaan paripurna penandatanganan KUA-PPAS yang mendadak digelar.
"Tadi ini saya pulang, jam 5 saya sudah ada di Tubo tapi tiba-tiba dapat kabar ada paripurna pengesahan KUA-PPAS," kata Husail yang menolak pengesahan KUA-PPAS malam itu.
Politisi PPP itu mengaku tidak tahu menahu materi KUA-PPAS Kabupaten Majene 2022. Tak ayal, Husail bahkan meninggalkan ruang paripurna (walk out). Sebelum itu dia juga mempertanyakan absensi anggota dewan yang sudah diklaim qorum padahal sejumah ligislator meski hadir namun belum bertanda tangan di absen.
Selain Husail, anggota Komisi II Arwin B juga mengaku tak mengetahui muatan KUA-PPS. Ia mengungkap Komisi II belum pernah terlibat dalam pembahasan KUA-PPAS. Arwin bahkan menilai pengesahan KUA-PPAS tidak sesuai mekanisme.
"Komisi II belum pernah bicara KUA-PPS, sesungguhnya Komisi II berhak memegang itu, baru dibahas oleh Banggar," kata Arwin protes.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, pengesahan KUA-PPAS melanggar aturan atau tidak melalui mekanisme di dewan.
"Kita punya tatib pak, bu, kenapa semua itu dipangkas," ujarnya.
Pernyataan Arwin senada juga dengan Muh Safaat, Ketua Komisi III. Ia juga mengaku tak tahu muatan KUA-PPAS padahal pihaknya sudah mempersiapkan agenda rapat bersama dengan mitra OPD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pembahasan KUA-PPAS di Komisi. Sayangnya kata Safaat, KUA-PPAS tidak pernah melalui Komisi III.
Meski diwarnai interupsi hingga aksi walk out oleh anggota dewan, namun penandatanganan KUA-PPAS tetap dilaksanakan.
Wakil Ketua DPRD Majene Idwar mengatakan, deadline sudah sampai. Jika penandatanganan tidak dilakukan maka dipastikan tidak ada KUA-PPAS untuk tahun ini.
"Sebernarnya deadlinenya hari Sabtu tanggal 14 lalu, namun karena kenanya hari libur maka diberi kebijakan hari Senin ini," kata Idwar.
Adapun aksi protes yang dilakukan sejumlah wakil rakyat yang hadir, dia nilai karena adanya miskomunikasi antara Banggar dan alat kelengkapan dewan lainnya.
Pantauan wartawan di ruang rapat paripurna yang dihadiri langsung bupati Andi Syukri Tammalele dan wakil bupati Arismunandar, paripurna dewan sempat diskorsing sekira 15 menit. Para wakil rakyat melakukan pertemuan tertutup di ruang ketua dewan.
Wakil ketua DPRD Majene Adi Ahsan mengatakan, pertemuan yang tak bisa diakses awak media itu, untuk menyatukan persepsi antar wakil rakyat. Adi menyebut, pertemuan singkat tersebut untuk mempertemukan 'kebenaran'. (Har/Red)
