Ilustrasi kelompok Taliban [sumber: cnnindonesia]
MASALEMBO.COM - Taliban mengakui ada empat negara berpenduduk mayoritas muslim memiliki posisi sangat penting bagi mereka ketika sudah memerintah di Afghanistan, yakni Indonesia, Turki, Arab Saudi, dan Iran.
"Semua negara muslim penting bagi kami, terutama keempat negara itu (Indonesia, Turki, Saudi, dan Iran)," kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid, Rabu (4/8/2021) lalu.
Karena itu, Zabihullah berharap Indonesia, Turki, Saudi, dan Iran menjadi negara pertama mengakui pemerintahan Taliban nantinya.
Dia memperkirakan Taliban dapat memerintah Afghanistan paling lambat akhir tahun ini.
Untuk diketahui, Taliban dibentuk pada 1994 oleh Mullah Muhammad Umar (wafat pada 2013), Abdul Ghani Baradar, Hibatullah Akhundzadah, Akhtar Muhammad Mansur, dan Muhammad Rasul (telah membelot sejak 2015 dan mendirikan milisi sendiri sampai sekarang).
Milisi ini pernah berkuasa di Taliban sejak 1996 hingga 2001, ketika Amerika Serikat menginvasi Afghanistan dengan alasan perang terhadap terorisme.
Mullah Muhammad Umar merupakan pemimpin tertinggi Taliban sedari dibentuk hingga kematiannya pada 2013. Posisinya kemudian digantikan oleh Akhtar Muhammad Mansur sejak 2015 sampai dia mengembuskan napas terakhir di 2016. Lalu jabatan ini dilanjutkan oleh Hibatullah Akhundzadah sampai sekarang.
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid seperti dilansir albalad.co menjelaskan mengenai struktur kepemimpinan di Taliban. Pemimpin tertinggi Taliban dijabat oleh Maulawi Hibatullah Akhundzadah setelah Akhtar Muhammad Mansur meninggal. "Untuk mengelola Taliban, Akhundzadah dibantu oleh tiga wakilnya," ujar Zabihullah.
Menurut dia, ketiga wakil pemimpin Taliban itu adalah Wakil Pemimpin Urusan Politik Mullah Abdul Ghani Baradar. Dia juga menjabat Kepala Biro Politik Taliban, berkantor di Ibu Kota Doha, Qatar.
Kemudian Wakil Pemimpin untuk Provinsi-provinsi Selatan Afghanistan dipegang oleh Mullah Muhammad Yakub. Putra dari mendiang pemimpin pertama Taliban Mullah Muhammad Umar ini sekaligus panglima angkatan bersenjata Taliban.
Lantas Sirajuddin Haqqani menjabat Wakil Pemimpin buat Provinsi-provinsi Timur Afghanistan. Dia juga pemimpin dari jaringan Haqqani.
Di bawah ketiga wakil pemimpin Taliban itu, menurut Zabihullah, terdapat Dewan Kepemimpinan terdiri dari Syura Rahbari (Syura Quetta), Syura Pesahwar, dan Syura Miran Syah. Menariknya, ketiga dewan syura ini semuanya bermarkas di Pakistan yang merupakan negara tetangga Afghanistan.
Syura Rahbari, berkedudukan di Quetta (Provinsi Balochistan), merupakan dewan penaishat tertinggi sekaligus majelis pengambil keputusan tertinggi di Taliban. Lembaga ini beranggotakan hingga 26 orang.
Syura Peshawar, berkedudukan di Peshawar (Provinsi Khyber Pakhtunkhwa), merupakan dewan penasihat memiliki kaitan dengan jaringan Haqqani. Syura Miran Syah (di Waziristan Utara, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa) juga berkaitan dengan jaringan Haqqani.
Kemudian terdapat kabinet Taliban dibagi dalam dua bidang: Komisi Urusan Politik dan Komisi Urusan Militer.
Komisi Urusan Politik berkantor di Doha merupakan perwakilan Taliban di dunia internasional. Institusi ini berwenang mengadakan perundingan damai dan diplomasi dengan beragam pihak.
Komisi Urusan Militer meliputi dua deputi, yakni Deputi Zona Barat (membawahi 21 provinsi) dan Deputi Zona Timur (membawahi 13 provinsi). Kedua deputi ini memiliki tujuh kepala regional, masing-masing bertanggung jawab atas keamanan dan operasi militer di tiga atau lebih provinsi.
Tujuh kepala regional untuk Deputi Zona Barat terdiri dari komando militer tiap provinsi dan di bawahnya terdapat komando militer di tiap distrik.
Sedangkan tujuh kepala regional buat Deputi Zona Timur meliputi gubernur tiap prvinsi, lau masing-masing gubernur membawahi komisi di tiap provinsi dan komisi di tiap distrik.
Zabihullah bilang Taliban juga mempunyai beragam lembaga penunjang, yakni Mahkamah Agung, Komisi Urusan Kebudayaan, Komisi Eonomi, Otoritas Keuangan Independen, Komisi Pendidikan, Komisi Kesehatan, Komisi Kelembagaan, Komisi Urusan Tahanan, Komisi Pertanian, Otoritas Fasilitas Umum, Komisi Perbatasan, Otoritas Yatim Piatu dan Penyandang Cacat, Komisi Intelijen, Komisi Pertambangan, Komisi Panduan dan Invitasi, kantor urusan pelayanan korban meninggal, serta kantor-kantor urusan beasiswa agama dan pemantauan. (Albalad)
