Foto: Ilustrasi
SUMENEP, MASALEMBO.COM - Setelah sempat dipersoalkan dalam pemberitaan sebuah media oleh sekelompok masyarakat yang mengatas namakan Forum Komunikasi Masyarakat Kepulauan (FKM), Panita Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep meminta masyarakat untuk bersabar.
Panitia Pilkades juga meminta masyarakat mengikuti semua prosedur dan tahapan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Wakil Ketua Panitia Pilkades Masalima Efendi mengatakan, DPS hanyalah bersifat sementara dan merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka di dalam DPS pasti ada sebuah kesalahan. Disinilah diperlukan partisipasi publik untuk melakukan perbaikan, dengan cara mendaftarkan diri atau meminta perbaikan pada setiap data yang tidak sesuai. Bukan membangun opini di publik sehingga dapat mengganggu kondusifitas Pilkades dan kerja-kerja penyelenggara.
"Namanya juga DPS (Daftar Pemilih Sementara), pasti ada perbaikan dan DPS kan salauran yang disediakan agar masyarakat dapat mendaftarkan diri bila tidak tercantum sebagai pemilih, juga terdapat data yang tidak sesuai. Semua ada bekerja sesuai aturan," katanya melalui saluran telpon, Selasa (08/06/2021).
Dalam penentuan DPS secara aturan dijelaskan Efendi, semua mengacu kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir yaitu Pilkada Sumenep 2020 yang berjumlah 8.983 pemilik suara. Tentunya kata dia, pada perkembangan nya ada penambahan atau pengurangan. Dikarenakan terdapat pemilik suara pada Pilkada yang sudah meninggal dan daftar pemilih pemula
"Asumsinya dalam DPS akan dikurangi pemilih yang meninggal dan ditambah oelh daftar pemilih pemula ata baru. Jadi DPS itu sifatnya sementara, semua ada tahapannya," urainya
Lebih lanjut efendi menyesali ancaman baoikot yang dikeluarkan oleh FKM disalah satu media pemberitaan. Karena menurut dia, hal itu dapat keresahan di masyarakat yang sudah menunggu hak pilihnya dapat disalurkan pada momentum Pilkades
"Kalau diboikot kan masyarakat Desa Masalima yang dirugikan, apalagi ini masih DPS bukan daftar pemilih tetap," tandasnya
Selain itu, ia juga menyayangkan tidak adanya konfirmasi kepada pihak panitia oleh media pemberitaan yang memuat pemberintaan mengenai pernyataan FKM atas keluhan DPS pada Pilkades Masalima, "Harusnya ada hak jawab kepada panitia Pilkades Masalima, agar dapat juga meluruskan situasi yang tejadi, sehingga berimbang," tandasnya. (Thofu)
