Komisi III DPRD Majene saat melakukan sidak ke Rumah Sakit, Senin, 1 Maret 2021 siang.
FOTO: EGI/MASALEMBO.COM
MAJENE, MASALEMBO.COM - Aksi mogok kerja dokter dan perawat kembali terjadi. Kali ini di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene, Senin (1/3/2021). Kejadian ini sontak mengundang perhatian Komisi III DPRD Majene hingga langsung meggelar inspeksi mendadak, Senin siang.
Ketua Komisi III DPRD Majene Muhammad Safaat mengaku kesal, saat mendengar dan membaca di media oline para dokter dan nakes di RSUD Majene enggan melakukan pelayanan.
"Kita sudah baca di media, pelayanan di poli tertutup. Ada apa ini, kalau ada masalah di internal kalian (di rumah sakit) jangan masyarakat yang menjadi korban," kesal Safaat saat melakukan sidak ke Rumah Sakit yang terletak di lingkungan Camba Majene itu.
Safaat menegaskan akan langsung memanggil direktur dan pihak RSUD Majene, Senin malam nanti. Komisi III akan meminta pihak Rumah Sakit untuk membahas berbagai masalah yang berujung aksi mogok dokter dan perawat Senin pagi tadi.
"Kita (sidak) kesini untuk melihat langsung, dan benar kami mendapati poli tertutup, tidak ada pelayanan untuk pasien rawat jalan, maka kita akan RDP-kan sebentar malam," tegas Safaat.
Sementara, Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene mengungkap ihwal aksi mogok hari ini. Ketua Komite Medik RSUD Majene dr Zulfatmah S PoG mengatakan, pihaknya menemukan tak kurang dari sebelas masalah di rumah sakit milik Pemda Majene itu. Berbagai masalah mulai penanganan pasien COVID-19 yang tak sesuai standar hingga pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang tak sesuai SOP.
"Kita kumpul persoalan yang menumpuk-numpuk selama ini, kita diskusikan, dan kemudian kita mengambil aksi. Ini agar bagaimana caranya menarik perhatian managemen, maka kita melakukan aksi (mogok) hari ini," kata Zulfatmah.
"Ini adalah klimaksnya, setelah kita ada penyempurnaan tuntutan," ujar dokter spesialis kandungan ini.
Direktur RSUD Majene dr Yupie Handayani mengakui ada hal yang terjadi, namun itu hanya mis komunikasi. Kata dia, sejumlah tuntutan dokter dan perawat sudah ia penuhi. Justru heran masih ada aksi mogok kerja yang merugikan pasien dan masyarakat.
"Ini ada mis komunikasi, karena yang dituntu misalnya jalur khusus pasien COVID sebenarnya sudah ada, jalur khusus ada tapi tidak ditaati alurnya," terang Yupie.
"Jadi besok (poli) sudah buka, tidak adami masalah," sambung mantan Kepala Puskesmas Banggae I ini.
Dihubungi via telepon, Yupie berharap, setiap masalah di RSUD Majene dapat dikomunikasikan dengan baik, tidak langsung melakukan tindakan sediri. "Kan kita ini ada managemen, harusnya kalau ada sesuatu komunikasikan," pinta Yupie.
Kata dia, tenaga medis juga harus memahami tak semuai keinginan bisa dipenuhi karena ada hal-hal yang harus melalui managemen, bahkan ada hal di luar kewenangan Rumah Sakit. Dia mencontohkan, dana klaim COVID-19 di LPMP yang bukan kewenangan dirinya sebab itu dari BPJS.
"Klaim itu kalau dibayarkan ya dibayarkan, bukan ranahnya kami itu, yang penting kami sudah masukkan, terus diverifikasi. Nah kemarin ada lima yang dikembalikkan klaimnya, karena sudah tidak layak lagi dirawat tapi masih narawat, itu jadi temuan dari BPJS," ungkap Yupie.
Yupie berharap, dokter dan tenaga medis juga mengikuti managemen, tak boleh memaksakan keinginan. "Kalau biar kepala ruangan kau yang mau menentukan, terus staf-nya juga kau yang mau menentukan, ya tidak bisa. Harusnya kita saling menghargailah, bahwa ini batasan kewenanganmu, ini batasan kewenangannya kami, tidak bisa kau yang menentukan bahwa saya mau ini, harus ini kepala ruangannya, ndak bisa begitu," tegas Yupie.
Yupie juga menanggapi tuntutan tenaga medis bahwa ada tenaga tak terampil namun dipaksakan bekerja. Ia beharap hal itu bisa dibimbing, bukan langsung menuntut untuk diganti. "Kita kan sama-sama di sini, jadi kalau ada yang tidak terampil ya bimbinglah, kan begitu," pungkas Yupie. (Har/Red)
